Selasa , | WIB

Selasa, 31 Mei 2016 - 23:45:21 WIB
DPR BERSAMA INSTANSI PEMERINTAH YANG TERKAIT UU DIBAWAH INI HARUS DUDUK BERSAMA
Metro Surabaya - Dibaca: 1200 kali


MENYELESAIKAN MASALAH REKLAMASI DAN KHUSUSNYA TENTANG MARITIM

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM Permasalahan laut toritorial dan lingkungan maritim Indonesia banyak terjadi konflik baik itu di dalam negeri sendiri maupun dengan negara tetangga  dalam hal batas wilayah, fising, perusakan lingkungan hidup dan biota laut, pencemaran dan reklamasi pantai serta hal – hal lain yang menyangkut dengan maritim.

Untuk itu, DPR – RI bersama Instansi Pemerintah yang terkait dengan UU dibawah ini,” harus duduk bersama menyelesaikan masalah reklamasi dan khususnya tentang maritim, “ hal ini disampaikan oleh Lahane Aziz Kepala humas Lembaga Palapa Sakti Nusantara Pemersatu Bangsa ( LPSNPB ), sesuai dengan visi – missinya sebagai, Pelayan, Pelindung, Pengabdi Bangsa Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di Jakarta baru lalu.

Aziz menjelaskan, selama ini Indonesia pernah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan laut. Peraturan tersebut antara lain Kitab Undang-undang Hukum Dagang/KUHD (Wet Bock Van Koophandel), UU No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, dan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu terdapat juga UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut), UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, serta Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939.

Lanjutnya, upaya penyusunan peraturan baru di bidang kemaritiman sebenarnya sudah pernah pula dilakukan oleh pemerintah. Melalui program yang dibiayai oleh Bank Dunia, pemerintah bekerja sama dengan Universitas Indonesia pernah menyusun semacam panduan terhadap pembentukan UU tentang Kemaritiman pada 1983.

Sesuai program yang disebut dengan Maritime Legislation Project (MLP) ini dilaksanakan oleh ahli-ahli dari Universitas Indonesia, dibantu oleh 8 ahli hukum maritim dari luar negeri. Laporan akhirnya berupa empat jilid buku yang merupakan kumpulan konsep RUU dan Keppres di bidang maritim. 

Kemudian dikeluarkan Buku I tentang Pengaturan Ekonomi terdiri dari 4 RUU. Buku II tentang Pengawakan Keselamatan terdiri atas 4 RUU. Buku III tentang Navigasi dan Polusi terdiri dari 5 RUU. Buku IV tentang Hukum Privat Maritim berupa saran perubahan dua kitab KUHD.

Menurut dia ( Aziz ), urgensi disusunnya RUU Maritim ini semakin dirasakan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Pada Pasal 3 UU tersebut dinyatakan bahwa otonomi daerah wilayah daerah propinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Akibat dan dampaknya, kewenangan daerah pun berlaku pada wilayah laut seperti disebutkan dalam pasal tersebut. Sayangnya, kewenangan ditanggapi berbeda oleh beberapa daerah. Sebagian daerah akhirnya mengklaim wilayah laut tertentu menjadi daerah kewenangannya. Akibatnya, laut Indonesia seakan terpecah-pecah menjadi wilayah yang terpisah.

Tutup Aziz, sebagai salah satu negara dengan wilayah laut terluas di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengolah sumber daya alam di dalamnya. Dengan aturan yang jelas dan tegas, pemanfaatan tersebut dapat semakin optimal demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. ( IP - *** )

Berita Lainnya