Selasa , | WIB

Rabu, 01 Juni 2016 - 00:27:39 WIB
LSM PEMANTAU KINERJA PEMERINTAH : MENTERI JONAN LELANG JABATAN DIRJEN DILINGKUNGAN DINASNYA
Nasional - Dibaca: 1287 kali


JELAS MERUSAK TATANAN DAN STRUKTURAL PNS

JAKARTA,INTELIJENPOST.COM - Ignatius Jonan Kementerian Perhubungan melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi jabatan tinggi madya, yaitu Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), Dirjen Perkeretaapian dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

Sesuai Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada saat itu mengatakan, lelang jabatan tersebut terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, Daerah dan TNI.

Lanjut Sugihardjo selaku Ketua Panitia Seleksi mengumumkan hal tersebut dalam surat No. PG.7 Tahun 2016 tentang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan, tertanggal 8 Maret 2016.

Menurut Sugiharjo, lelang jabatan tinggi tersebut dilakukan untuk memperoleh pejabat yang profesional, kompeten, handal dan akuntabel untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi yang akan lowong karena pejabat lama mutasi dan/atau akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).

Selanjutnya, dengan adanya surat Menteri Perhubungan mengenai lelang jabatan tersebut, Intelijenpost coba konfirmasi dengan Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia Lahane Aziz, di Jakarta baru lalau mengatakan, mengenai Menteri Jonan lelang jabatan Dirjen dilingkungan Dinasnya, jelas merusak tatanan dan struktural PNS dalam dinas itu masing – masing, ujarnya.

Karena sesuai Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( VI ) Menyangkut Pengisian Jabatan Pimpinan Tertinggi : a. Di Instansi Pusat, b. Di Daerah. Maka surat yang dikeluarkan No. PG. 7 tahun 2016 tentang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan tertanggal 8 Maret 2016, sudah jelas bertentangan dengan UU. No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut.

Lanjut Aziz, dengan adanya pelelangan jabatan secara terbuka dari instansi lain yang dapat menduduki jabatan tinggi di Dirjen Perhubungan yakni, Dirjen Perhubungan Laut ( Hubla ), Dirjen Perkereta Apian dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ( Balitbang ), jelas ini dugaan kuat akan terjadi unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ).

Untuk itu, LSM. PKA – PPD minta PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengawasi lelang jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan tersebut, sebab hal ini akan terjadi persaingan yang mengarah kepada suap – menyuap sehingga siapa yang menyetor uang yang banyak dia yang menduduki jabatan tinggi yang dilelang tadi.

Imbuh Aziz, hal dimaksud juga perlu dicurigai mengenai mekanisme pergantian dan menduduki jabatan Kepala Bidang ( Kabid ) maupun Kepala Seksi ( Kasi ) di pusat dan daerah yang baru dilantik antara 2 bulan – sampai 3 bulan, dan belum menjalankan program kerja serta mengatur struktural pegawainya, sudah diganti lagi dengan pimpinan yang baru begitu juga seterusnya,” maka program yang dicanangkan Jokowi, kerja... kerja... kerja, “ sehingga timbul pertanyaan apa yang bisa dikerjakan sedangkan duduk jabatan pimpinan saja baru kemudian diganti orang lain lagi.

Kinerja Menteri Jonan kalau terus begini, LSM menilai akan terjadi kebobrokan di instansi yang dipimpin tersebut dan juga terkait Sumber Daya Manusia ( SDM ) Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) nya juga ikut aburadul dan jelas tatanan, struktural PNS tidak berjalan sesuai fungsi yang sebenarnya, tutup Aziz. ( IP – DW )

Berita Lainnya