Jumat , | WIB

Rabu, 01 Juni 2016 - 00:54:21 WIB
WARNING!!! BARANG SIAPA HALANGI PEMEKARAN SULTRA MENJADI DUA PROVINSI AKAN JADI SANTAPAN ANOA AJAIB
Opini - Dibaca: 20385 kali


Oleh : Sultan Ode Lahane Aziz, Pimred Intelijen Post

Perjuangan tanpa patah arang untuk menyampaikan keinginan ini terhadap Pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) saat itu dan selalu berdoa kepada sang maha kuasa ( Allah ) , serta didukung oleh para leluhur, “ Mancuana minai wuta wolio , “ akhirnya apa yang dicita – citakan Pemred Intelijenpost. com : Sultan Ode Lahane Aziz akan terkabul Sulawesi Tenggara menjadi dua Provinsi, hal ini diberitakan Intelijenpost pada edisi 01, tanggal 15 – 30 April 2015, judul beritanya, “ Sudah Saatnya Sulawesi Tenggara Terbagi Dua Provinsi.”

Ternyata dibalik perjuangan ini, Sultan Ode Lahane Aziz mendapat dukungan dari masyarakat Wanci, Kalidupa, Tomia, Binongko ( Wakatobi ) serta masyarakat Bau – Bau dan khususnya seluruh masyarakat Sultra karena saya punya niat untuk membangun tanah kelahiran kedua orang tua ku serta kakek – nenek keturunan ku, sebab dari hasil investigasi saya mengelilingi nusantara dari Sabang sampai Merauke menurut perbandingan saya dari Provinsi – Provinsi yang ada, Sulawesi Tenggara berada di urutan ke – 9 Provinsi yang kurang berkembang.

Selanjutnya, timbul pemikiran akal sehat saya untuk mengadakan konservasi atau penelitian mulai dari tahun 2000, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2013 dan sampai 2015, khususnya Bau – Bau dan Wakatobi pembangunannya tidak maju, seperti pembangunan pasar, sarana transportasi laut dari Bau – bau ke – pulau Wakatobi kurang memadai itu yang paling kelihatan belum termasuk sektor lainnya juga.

Menurut pengamatan saya bagaimana daerah ini bisa berkembang, ternyata sumber yang dapat dipercaya mengatakan, Anggaran Pembelanjaan Daerah ( APBD ) untuk Sulawesi Tenggara misalnya 100 % diperuntukan buat Provinsi 50 % ( Kendari ), sedangkan untuk Kota Bau – Bau dapat jatah 15 %, Kabupaten Wakatobi 15 % dan Camat Wanci 5 % , Camat Kalidupa 5 % , Camat Tomia 5 % dan Camat Binongko 5 % bagaimana bisa cukup untuk dana pembangunan maupun sarana lainnya, sehingga hal ini tidak mungkin dapat berkembang.

Untuk itu kalau Sutra mau maju dan berkembang, jalan satu – satunya harus terbagi menjadi dua Provinsi agar mendapat anggaran dari Pemerintah pusat sebanyak 100 % juga sehingga dapat dibagi anggarannya secara merata dan jelas pembangunan maupun sektor lainnya termumpuni maka dapat disebut, “ Jayalah Provinsi Wa’ Kaka Raya, “ maka Pemred Intelijenpost warning !!! barang siapa menghalangi pemekaran Sultra menjadi dua Provinsi akan menjadi santapan Anoa ajaib.

Kemudian setelah berusia 51 tahun, pemerintahan provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merelakan wilayahnya untuk dimekarkan menjadidua provinsi. Hal tersebut dilakukan secara resmi melalui pendeklarasianpersiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) provinsi Kepulauan Buton dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sultra ke 51, Senin, 27 April 2015.

Momentum di hari puncak peringatan Ultah 51 Provinsi Sultra yang dilaksanakan di desa Lalingato kecamatan Tirawuta kabupaten Kolaka Timur (Koltim), juga dihadiri para kepala desa, lurah dan camat se-Sultra untuk mengikuti rapat koordinasi dengan Gubenur Sultra di desa Lalingato. Selain itu, para anggota DPRD Provinsi Sultra, juga hadir mengikuti Sidang Paripurna Istimewa digelar dalam memperingati Ultah Provinsi Sultra ke-51 di desa Lalingato.

Alhamdulillah, dengan demikian pendeklarasian terbentuknya provinsi Kepulauan Buton dalam momentum peringatan Ultah Sultra ke 51 tersebut, disaksikan langsung oleh para wakil rakyat dan aparat pemerintah seluruh Provinsi Sultra. Bahkan mereka menjadi saksi langsung momen bersejarah ketika Gubernur H. Nur Alam (Gubernur Sultra yang ke 8), Ketua DPRD Sultra H Abd Rahman Saleh serta 6 bupati/walikota menandatangi deklarasi persiapan pembentukan provinsi Kepulauan Buton.

Bahkan, Wilayah Sulawesi Tenggara yang akan dilepas menjadi provinsi Kepulauan Buton, meliputi kabupaten Wakatobi, kabupaten Buton, kabupaten Buton Utara (Butur), kabupaten Buton Tengah (Buteng), kabupaten Buton Selatan (Butsel), dan Kota Baubau. Telah disepakati kota Baubau menjadi ibukota provinsi Kepulauan Buton.

Serta daerah-daerah yang dipersiapkan menjadi provinsi Kepulauan Buton tersebut sebelum Indonesia merdeka tercatat merupakan wilayah Kesultanan Buton. 1430196896283699288 1430196896283699288 Zikir Akbar di mesjid raya Al Kautsar kota Kendari dalam menyambut Ultah 51 tahun Provinsi Sultra/Ft: Mahaji Noesa Wacana pembentukan provinsi Buton sudah bergulir sejak lama, terutama dari wilayah kepulauan Buton dan sekitarnya, semata dalam kerangka pemikiran pendekatan pelayanan pemerintahan serta percepatan pembangunan wilayah.

Pada waktu ketika Sulawesi Tenggara resmi terbentuk melepas diri dari provinsiSulawesi Selatan danTenggara (Sulselra) yang beribukota di Makassar, 27 April 1964, hanya terdiri dari 4 kabupaten, yaitu kabupaten Kendari, kabupaten Kolaka, kabupaten Muna, dan kabupaten Buton.

Perkembangan saat ini provinsi Sultra yang luasnya lebih 38 ribu kilometer persegi, telah memiliki 15 kabupaten dan 2 kota. Masing-masing, kabupaten Kendari mekar dengan daerah otonom kota Kendari, kabupaten Konawe, kabupaten Konawe Selatan (Konsel), kabupatenKonawe Utara (Konut), dan kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Kabupaten Kolaka mekar menjadi kabupaten Kolaka, kabupaten Kolaka Utara (Kolut), kabupaten Kolaka Timur (Koltim), dan kabupaten Bombana. Kabupaten Muna menjadi dua daerah otonom, yaitu kabupaten Muna dan kabupaten Muna Barat (Mubar).

Kini kabupaten Buton mekar menjadi daerah otonom kota Baubau, Kabupaten Buton, kabupaten Wakatobi, kabupaten Buton Utara, kabupaten Buton Tengah, dan kabupaten Buton Selatan. Enam wilayah otonom pemekaran kabupaten Buton itulah yang kini dipersiapkan menjadi provinsiKepulauan Buton.

Lantas, di wilayah kepulauan Buton inilah terdapat potensi tambang aspal alam yang hanya dua lokasi di dunia dengan deposit sekitar 4 miliar ton. Termasuk memiliki lokasi Taman Nasional Laut Wakatobi yang tercatat sebagai salah satu dari 3 taman laut terindah di dunia. ‘’Melalui peringatan hari ulang tahun Sultra ke 51, kita berharap dapat dijadikan momentum untuk membenahi diri bagi seluruh masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat lebih maju tidak tertinggal dengan daerah lain,’’ kata H Abd Rahman Saleh, ketua DPRD Sultra.

Menyangkut lepasnya 6 kabupaten/kota untuk menjadi provinsi Kepulauan Buton, tentu saja akan mengurangi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sultra. Akan tetapi secara perlahan juga akan mengurangi beban yang menjadi tanggung jawab provinsi Sultra sebagai provinsi induk selama ini terhadap ke 6 kabupaten/kota tersebut. Sejumlah potensi sumberdaya alam yang menjadi andalan provinsi Sultra seperti kakao, padi dan tanaman hortikultura tidak terpengaruh dengan berpisahnya 6 kabupaten/kota menjadi provinsi Kepulauan Buton.

Sesuai lantaran daerah sentra penghasil komoditas pertanian tersebut tetap berada di wilayah Sultra, seperti di kabupaten Kolaka, Kolut, Koltim, Konawe, Konut, Konsel, Muna dan Mubar. Bahkan potensi besar barang tambang berupa nikel dan emas yang sudah terditeksi awal memiliki deposit ribuan juta ton, semua berada di daratan besar wilayah Konawe serta Kolaka dan sekitarnya.

Mengenai peringatan haul ini sudah menjadi tradisi sejak H Nur Alam menjadi Gubernur Sultra 7 tahun lalu melakukan puncak perayaan peringatan Ulang Tahun Provinsi Sultra dilakukan berpindah-pindah antarkabupaten/kota di Sultra.

Puncak acaranya, selain deklarasi persiapan pembentukan provinsi Kepulauan Buton, peringatan Ultah 51 tahun Sultra, 27 April 2015 di desa Lalingato, Koltim, ditandai dengan pelantikan Sekretaris Daerah kabupaten Kolaka Timur H Anwar Sanusi oleh Gubernur Sultra atasnama Mendagri, menjadi pejabat sementara Bupati Koltim, menggantikan Tony Herbiansyah yang telah habis masa jabatannya sebagai Bupati Koltim pada 22 April 2015.

‘’Disisi lain, Pejabat bupati walaupun sebagai bupati kilat atau bupati cepat tugasnya sama saja dengan bupati definitif. Masih akan ada 6 pejabat bupati yang akan dilantik dalam tahun 2015 di Sulawesi Tenggara,’’ ujar Gubernur Sultra H Nur Alam, usai melantik H Anwar Sanusi.



Berita Lainnya