Selasa , | WIB

Jumat, 01 Juli 2016 - 21:19:31 WIB
PUTUSAN KASASI SENGKETA TANAH DAPAT DISELESAIKAN
Hukum & Kriminal - Dibaca: 1663 kali


Berdasarkan UU Dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomer 3 Tahun 1997

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM - Kepala humas Lembaga Palapa Sakti Nusantara Pemersatu Bangsa (LPSNPB) sesuai dengan visi -misinya sebagai, Pelayan, Pelindung, Pengabdi Bangsa Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lahane  Aziz mengatakan, Putusan Kasasi sengketa tanah dapat diselesaikan berdasarkan UU yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 24 Tahun  1997, Pasal 24 ayat 2 Jo, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1997.

Sesuai Pasal 61 menyatakan, setiap orang yang telah menduduki / atau menempati tana dan bangunan yang ditempatinya di atas 20 tahun wajib dapat di daftarkan pada  ke BPN untuk mengurus kepemilikannya secara sah, apalagi dapat dibuktikan oleh pemiliknya data – data yang mendukung/ riwayat dari seseorang yang menempati bangunan tersebut. Jika tidak memiliki riwayat pun asalkan menempati diats 20 tahun tidak diperlukan pembuktian dan langsung dapat mendaftarkan ke – BPN secara langsung.

Selanjutnya, Kepala humas LPSNPB menanggapi mengenai sengketa lahan ini yang melibatkan berbagai pihak dan terlibat saling mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan bandara Pattimura, Laha - Ambon  yang dikelola PT. Angkasa Pura I.

Dia ( Aziz ) mengatakan, sebenarnya sudah ada pihak – pihak penengah yang melakukan pertemuan dengan keluarga Husni Mewar yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan yang dikelola PT. Angkasa Pura I tersebut, ujarnya.

Bahkan dalam pertemuan itu, penasihat hukum ahli waris, Leonarky Latupeirisa telah memberikan penjelasan tentang bukti kepemilikan lahan yang sesuai berdasarkan surat eigendom veroinding nomor 1069 yang diterbitkan Karesidenan Amboina.

Lantas Kepala BPN Maluku, Ony Walalayo bersama stafnya belum dapat memberikan penjelasan resmi atas persoalan dimaksud karena tidak membawa data yang lengkap.

"Jelas memang ada permintaan ahli waris Husin Mewar lewat PH mereka ke BPN untuk melakukan pengukuran lahan tetapi kami harus berhati-hati dan dikaji secara mendalam, karena ada banyak pihak yang saling mengklaim sebagai pemilik di situ," katanya.

Sementara itu juga ada komplain dari pemerintah Negeri Laha kalau lokasi itu merupakan tanah adat, kemudian pemerintah Negeri Hattu melakukan gugatan perdata ke PN, lalu ada PT. Angkasa Pura I dengan TNI-AU yang komplain pada satu lokasi.

Menyangkut masalah ini, sehingga BPN sangat berhati-hati menentukan objek yang tepat letaknya di sebelah mana sesuai permohonan pengukuran lahan yang diajukan keluarga Mewar. Serta Karo Pemerintahan Setda Maluku, Hein Farfar juga mengakui adanya kompleksitas persoalan tanah di daerah itu, dan pemprov sendiri pernah kalah di pengadilan negeri ketika digugat warga Negeri Hattu.

Menurut penasihat hukum keluarga Mewar, Leonarki Latupeirisa menjelaskan, kepemilikan lahan oleh kliennya berdasarkan surat egidendom vervonding nomor 1069 tahun 1908 atas nama Hamza Mewar dan Ismail Mewar. "Kami sudah melakukan pengecekan ke BPN Kota Ambon dan ternyata eigendom itu masih tetap atas nama Hamza dan Ismail Mewar," katanya.

Namun saja dalam eigendom itu tidak tertera berapa luas wilayah objek tanahnya, tetapi batas-batas wilayahnya sangat jelas. Ahli waris juga pernah menyurati pihak TNI-AU untuk membuat surat perjanjian kontrak lahan namun ditolak dengan alasan mereka hanya berurusan dengan pemilik lahan yang lain atas nama Assagaf.

"Disisi lain, kami juga telah mempelajari akta notaris nomor 03 yang diterbitkan Ver Leiden tahun 1923 yang tidak menyatakan telah terjadi pengalihan hak dari Mewar kepada Abdulkadir Lim," kata Leonarki.

Kemudian dari hasil wawancara khusus Intelijenpost.com bersama Kepala humas LPSNPB, putusan kasasi sengketa tanah dapat diselesaikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Undang – Undang yang diperjelaskan di bawah ini, kata Aziz baru – baru ini, di Surabaya.     

  1. Mahkamah Agung ( MA ) diberikan tugas untuk mengadili di tingkat kasasi dan menguji UU. Dibawah UU. ( perubahan ke – 4 UU. 1945 ) Pasal 24 A No. 1, demikian dalam perubahan ke – 3 UU. 1945 pasal 24 ayat 2 berbunyi : kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, Agama, Militer dan dilingkungan Pradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah MK.
  2. Dalam UU. No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ) pasal 28. A : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28. B : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28. D : setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 G : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari diancam ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jelas dari ayat – ayat tersebut di atas, jelas kepentingan umum tidak dapat serta merta bertentangan dengan hak – hak yang telah diuraikan oleh UU. Tersebut di atas. Maka kewajiban Negara memberikan perlindungan seperti yang diatur dalam pasal 71 : Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UU. Ini, serta peraturan UU. Lainnya, dan hukum internasional tentang Hak Asasi manusia yang diterima oleh Negara – RI.
  3. Jelas – jelas telah diatur oleh UU. Dimana segala yang menyangkut kepemilikan seseorang tidak dapat begitu saja dirampas dengan menggerakan Pasukan seperti mau Perang dengan musuh, yang dimana rakyat diajarkan oleh UU. Untuk taat dan patuh untuk menggugat di pengadilan jika hak – haknya dirampas atau diperkosa. Namun justru oknum angkatan memberikan contoh yang tidak jelas dan bertentangan dengan UU. Maka wajib disadari hal yang dapat dilakukan eksekusi adalah yang sudah diuji dalam persidangan, dan telah berkekuatan hukum tetap, baik eksekusi hak hipotek kuhap, perdata pasal 4 dan 5 No. 49. Perpu / 1960 ( UU. Memberi kuasa pada PUPN untuk melakukan Parete Eksekusi. Juga pada yang berkekuatan hukum tetap diatur 195 HIR atau pasal 206. RBG, serta pasal – pasal berikutnya, “ dengan demikian sudah saatnya kembali ke – jalan yang benar. “
  4. Berdasarkan UU. Yang diatur dalam Peraturamn Pemerintah ( PP ) No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat 2 jo , peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional – RI, No. 3 tahun 1997, Pasal 61 menyatakan, setiap orang yang telah menduduki / atau menempati bangunan yang ditempatinya di atas 20 tahun wajib dapat di daftarkan pada  ke BPN untuk mengurus kepemilikannya secara sah, apalagi dapat dibuktikan oleh pemiliknya data – data yang mendukung/ riwayat dari seseorang yang menempati bangunan tersebut. Jika tidak memiliki riwayat pun asalkan menempati diats 20 tahun tidak diperlukan pembuktian dan langsung dapat mendaftarkan ke – BPN secara langsung. Demikian juga yang baru – baru ini terjadi Menteri Pertanahan – RI menyatakan dengan hal yang sama dalam salah satu pemberitaan di media massa. Dapat disimpulkan siapa pun yang telah menduduki diatas 20 tahun, termasuk Putra – Putri Pejuang yang mengorbankan nyawa dan darahnya mempunyai hak yang sama atau persamaan dimata hukum dapat mengajukan hak – haknya untuk mendaftarkan diri ataupun menggugat bila mana hak – haknya yang telah UU. Tersebut di atas.    
  5. Dalam UU. No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ) pasal 67 berbunyi : Setiap orang yang ada diwilayah republik Indonesia wajib patuh terhadap peraturan Perundang – Undangan, hukum tidak tertulis dan Hukum  Internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia. Jika oknum aparat yang telah melakukan pelanggaran hak asasi, secara sewenang – wenang dapat saja lakukan laporan pada Komnas HAM, seperti yang diatur dalam UU. No. 39 tahun 1999 pasal 76, dimana Komnas HAM mempunyai tugas dan berwenang melakukan sesuai pasal. 89 ayat 3 huruf G Komnas HAM dapat dilapori serta berwenang untuk memeriksa terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat – tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan, terakhir dapat saja ditarik kerencah Pengadilan Militer, dalam UU. No. 25 tahun 2014, Pasal 25 berbunyi : Militer yang melakukan pelanggaran hukum disiplin Militer dikenai : a). Tindakan disiplin Militer dan / atau  b). Hukuman disiplin Militer. Akhirnya setiap warga negara yang baik dan sumpah Prajurit  merupakan hal yang wajib dilaksanakan, tujuan jangan sampai gara – gara oknum yang tidak jelas Kesatuan TNI, khususnya AU, akan menjadi anti pati dan cemohan dikarenakan tindakan  sewenang – wenang keluar dari koridor hukum dan bertentangan dengan konstitusional UU. 1945. Dan Pancasila sebagai haluan Negara, menyalahi Sila ke 2 yaitu : Kemanusian yang adil dan beradab. ( IP - *** )


Berita Lainnya