Selasa , | WIB

Jumat, 01 Juli 2016 - 21:23:48 WIB
LSM MULAI HAMBAR TERHADAP KINERJA KPK
Metro Surabaya - Dibaca: 1349 kali


Masih Belum Maksimal Kembalikan Kerugian Uang Negara

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM - Sejak didirikan tahun 2002, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih belum maksimal termasuk dalam hal pengembalian kerugian uang negara. Apalagi tim anti rasuah saat ini boleh dibilang kinerjanya tebang pilih dan melempem tidak berani mengungkap rekening gendut milik TNI dan Perwira tinggi Polri.

Sesuai Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz menyebutkan dalam periode 2009-2014, lembaga antirasuah hanya mampu menyetorkan uang kerugian negara akibat korupsi senilai Rp. 722,7 Miliar. Padahal, kata LSM pemantau Kinerja itu, dana yang dialokasikan untuk kegiatan KPK selama periode itu mencapai Rp 1,3 Triliun.

Sedangkan untuk kepolisian mampu mengembalikan kerugian negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada periode sama telah mencapai Rp 3 Triliun, sementara Kejaksaan Rp 6 Triliun," beber dia, pada saat buka puasa bersama rekan – rekan media online di salah satu hotel, baru lalu di Surabaya.

Lanjut Aziz mengatakan, menjadi wajar bila mengkritik kinerja KPK dengan anggaran yang cukup besar, yakni dana penanganan perkasus sebesar Rp 11 Miliar sehingga diharapkan pengembalian kerugian uang negara pun bisa maksimal. "Wajar kita tuntut kerjanya lebih dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan karena anggaran perkasus 11 M," ucap dia.

Dengan belum maksimalnya kembalikan uang negara, disamping itu, LSM. PKA – PPD mulai hambar ( rasa tawar ) terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang baru bekerja kurang dari satu tahun ini ketika diajak untuk mengungkap kasus penyimpangan pajak yang diperkirakan nilainya triliun rupiah oleh UD. Sumber Jaya Group Jl. Raden Saleh Bubutan Surabaya, yang sempat diberitakan Intelijenpost.com baru – baru ini, namun terkesan KPK tidak menanggapi ajakan LSM. PKA – PPD tersebut, padahal datanya akurat, jelas Aziz.

Imbuh Aziz, kalau memang tim KPK yang baru ini tidak mampu bekerja dan dinilai kinerjanya melempem sehingga terkesan tebang pilih dan cuma bisa menangkap Gubernur, DPR, Walikota, Bupati, Kepal Dinas ( PNS ), sedangkan TNI dan Perwira Tinggi Polri yang memiliki rekening gendut triliun rupiah, menurut informasi data dari PPATK sudah diserahkan ke – tangan petugas KPK tapi belum berani mengungkapnya, kata Aziz lebih baik mundur saja serta diganti oleh petugas KPK yang tegas, supaya bisa pencapaian pengembalian kerugian uang negara.

"Bahkan, pemberantasan korupsi selama ini juga hanya menciptakan ketakutan yang mengakibatkan minimnya serapan dana pembangunan. Bukan sebagai upaya yang menjerakan pelakunya. Ekonomi harus tetap berjalan tapi korupsi harus bisa dihilangkan juga," pungkasnya. ( IP - *** )



Berita Lainnya