Rabu , | WIB

Jumat, 01 Juli 2016 - 22:26:22 WIB
LSM BERIKAN SOLUSI KEPADA KPI JATIM
Pelabuhan - Dibaca: 1272 kali


DARI PADA MELAKUKAN DEMO LEBIH BAIK ADAKAN SEMINAR MENGENAI  HUBUNGAN  KERJA  ANTARA  PELAUT  DAN  PEMILIK  KAPAL  BERSAMA  DIRJEN  PERHUBUNGAN  LAUT

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM - Ketua. LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Jatim, sekaligus juga sebagai Ketua. Kordinator Seluruh Indonesia Lahane Aziz mengadakan pertemuan dengan ketua Kesatuan Pelaut Indonesia ( KPI ) yang bertindak atas nama ketua dan anggota seluruh Jawa Timur Rev. Yordan EP. Sihombing SH.M.AP, baru – baru ini di Pelabuhan Tanjung Perak.

Selanjutnya dari hasil pertemuan itu, karena Ketua LSM. PKA – PPD Jatim mendapat informasi bahwa, Kesatuan Pelaut Indonesia ( KPI ) Jatim bersama anggotanya akan melaksanakan demo di Pelabuhan Tanjung Perak dengan mengambil lokasi di tiga tempat yakni, di kantor Otoritas Pelabuhan, PT. Pelindo III dan Kantor Kesyahbandaran Kelas Utama Tanjung Perak, ujar Aziz.

Hal ini dibenarkan oleh yang bertindak atas nama ketua dan anggota Kesatuan Pelaut Indonesia ( KPI ) Surabaya – Jatim Rev. Yordan EP. Sihombing SH. M. AP mengatakan, kami bersama seluruh anggota sudah sepakat untuk melakukan demo seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh rekan – rekan kami KPI di Jakaeta, maka kami KPI Jatim juga akan memperjuangkan nasib rekan – rekan pelaut yang ada di Jawa Timur dan khususnya di Pelabuhan Tanjung Perak.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan, menyangkut bongkar – muat barang dikapal yang ada di seluruh Pelabuhan Tanjung Perak, apabila terjadi demo otomatis seluruh ABK maupun Nakhodanya akan ikut ramai – ramai melaksanakan demo karena menyangkut perjuangan nasib mereka apalagi yang adakan dari induk organisasi mereka ( KPI ), jelas hampir seluruh kegiatan akan terhenti total di pelabuhan karena kapal – kapal akan berlabuh dan sandar di dermaga beberapa hari untuk menunggu kepastian atau solusi dari pelaut dan pemilik kapal ( pelayaran ) bersama Pemerintah ( Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ).

Akhirnya LSM punya insiatif, coba memberikan solusi kepada KPI Jatim agar punya rencana demo di tiadakan ( bubar ), tapi semangat memperjuangkan nasib pelaut terus diadakan dengan jalan damai, terpimpin dan terakomodasi melalui adakan seminar mengenai hubungan kerja antara pelaut dan pemilik kapal ( pelayaran ) bersama instansi yang terkait di pelabuhan dan khususnya Pemerintah ( Dirjen Perhubungan Laut ), tutup Aziz.

Menurut Ep. Sihombing, saya beserta anggota KPI Jatim terima solusi ini, asalkan LSM bisa menjembatani hubungan antara pelaut dan pemilik kapal ( pelayaran ) bersama Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ( Pemerintah ) dapat memperbaiki beberapa hal yang terkait dibawah ini sehingga nasib pelaut dapat menjanjikan kehidupan layak dimasa akan datang dan seterusnya. Tandas Sihombing. 

Pertama, seorang pelaut dituntut untuk memiliki sertifikat bertaraf Internasional sesuai standar Internasional Maritime Organization ( IMO ) mencakup sertifikat kompetensi dan penunjangnya. Kedua, terdapat paling tidak tiga buah aspek lain yang tidak kalah spesifiknya yaitu, 1. Lebih dari 80% arus barang di dalam negeri menggunakan moda angkutan laut di mana pelaut berperan besar di dalamnya, 2. Memiliki beban moral dimana pelaut harus meninggalkan keluarga, anak dan istri untuk waktu yang relatif lama, 3. Beban resiko atau ancaman bahaya maut dalam pelayaran dimana angin dan ombak yang begitu ganas, ungkap Rev. Yordan.

Selanjutnya banyak pertanyaan yang harus di jawab Pemerintah ( Dirjen Perhubungan Laut ) terkait, bagaimana kalau pelaut itu mengalami kematian, baik karena akibat yang di alami maupun akibat kecelakaan kerja ? dan bagaimana kalau perusahaannya pailit ? serta bagaimana kalau mereka di PHK sepihak ? atau kalau kapalnya tenggelam, terbakar atau musnah.

Bagaimana kalau terjadi perselisihan mengenai hubungan kerja ? bukankah pada satu pihak para pelaut berada pada posisi yang powerless ( lemah ), sementara dipihak lain, pengusaha di perairan bersifat powerful (kuat)? Memang terdapat paying hukum yang melindungi mereka yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Kerja Laut ( PKL ). Tapi apalah gunanya jika payung hukum tersebut sering kali tidak di implementasikan ? Bukankah mereka dan keluarga mereka menjadi tidak berdaya jika tidak di lindungi dengan suatu PKL dan menjadi pihak yang senantiasa di rugikan ? tegas EP. Sihombing

Nenek Moyang kita pelaut, “ tapi anak cucu pelaut di abaikan nasibnya,” padahal Pemerintah sudah membuat Dasar hukum Perjanjian Kerja Laut ( PKL ), pembuatan PKL adalah suatu keniscayaan yang bersifat imperative, harus dibuat dalam bentuk akta otentik ( bukan akta di bawah tangan ) sesuai dengan amanah Undang – Undang, ujarnya.

Hal ini jelas diatur dalam Buku Kedua KUHD, Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor. 7 Tahun 2000, Tentang Kepelautan dan Undang – Undang No.17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran yang bersifat, “ leg specialis derogate lege generalis, “ terhadap Buku Ketiga Bab VII.A, KUHPerdata dan UU. No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan. Bahkan terhadap KUHD berlakulah, “ meta principle “ yang berbunyi,” leg posteriori generalis non derogate leg priori specialis,” yang mengandung makna bahwa UU.No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan yang terbiy kemudian, tidak dapat mengalahkan KUHD yang dahulu sudah ada serta sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 1848. Secara ekplisit pasal 399 KUHD membebankan pembuatan PKL pada pihak pengusaha sementara pasal 400 alinia ( d ) KUHD mengharuskan pembuatan PKL dalam bentuk akta otentik dengan disahkan oleh Pejabat Negara Cq Syahbandar, cetus Rev. Yordan.

Imbuh EP. Sihombing,  Akan tetapi fakta di lapangan berkata lain, apa yang seharusnya terjadi  ( das sollen ) yang sering kali berbeda dengan apa yang senyatanya terjadi  ( das sain ).  Masalah ini terjadi karena lemahnya atau kurang efektifnya fungsi pengawasan dari pihak terkait, padahal tentang aturan PKL ini bersifat kebijakan regulative yang non self executing artinya harus di implementasikan. Lagipula aturan tentang PKL ini bukan bersifat lex imperpecta, artinya ada sanksi pidananya jika tidak dilaksanakan oleh pihak yang harus melaksanakan.  ( IP – *** )

Berita Lainnya