Kamis , | WIB

Kamis, 04 Agustus 2016 - 21:08:04 WIB
DIBUAT ATURAN TANDINGAN ANTARA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN
Metro Surabaya - Dibaca: 1158 kali


Mengenai Impor Pakaian Bekas

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM - Pakian bekas impor yang masuk dan sudah di perdagangkan di seluruh penjuru nusantara, mulai dari pusat kota sampai kepelosok – pelosok desa, dan ini merupakan milik para pedagang kecil ( pribumi ) serta sebagai pembeli atau pemakai pakaian bekas impor tersebut adalah masyarakat ekonomi menengah ke – bawah.

Sesuai hasil investigasi Lembaga Palapa Sakti Nusantara Pemersatu Bangsa ( LPSNPB ) dengan visi – misi sebagai, Pelayan, Pelindung, Pengabdi Bangsa Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui tim khususnya adalah Badan Intelijen Pejuang 45 ( BIP 45 ) mencari fakta dan mengumpulkan data mengenai adanya bahaya atau dampak dari penjualan pakaian bekas impor yang sudah merebak di seluruh Wilayah dari Sabang sampai Merauke ini.

Lanjut LPSNPB, tim khusus BIP 45 menemukan fakta di lapangan ( pasar ) ternyata pakian bekas impor banyak dinikmati masyarakat kecil, baik itu dari pedagangnya maupun para pembelinya karena harganya terjangkau dan kwalitet barangnya masih bagus dan disamping itu para pedagangnya mendapat keuntungan lumayan.

Imbuhnya, mengenai dampak adanya banyak jamur dan bakteri yang dapat terjadi infeksi pada kulit menyangkut pembeli atau pemakai pakaian bekas impor tersebut, sampai saat ini tim khusus BIP 45 belum mendapat keluhan atau laporan dari masyarakat yang membeli sekaligus memakainya  bahwa adanya terjangkit penyakit kulit maupun penyakit infeksi lainnya.

Tutupnya, BIP 45 harapkan kepada Pemerintah (Menteri Perdagangan), jangan mengada – ngada atau memperuncingkan situasi perekonomian masyarakat  dan harus dipertimbangkan yang melakukan transaksi jual beli pakian bekas impor itu orang kecil ( pribumi ) dan perdagangan hal ini sudah berlangsung lama kenapa terus dipermasalahkan serta ada apa sehingga Pemerintah getol mau memberantasnya, padahal pemerintah sendiri membuat aturan tumpang tindih.  

Menurut Menteri Perdagangan – RI, dari hasil penelitiannya menyangkut pakaian bekas impor ini mengandung banyak bakteri dan jamur yang dapat berdampak terjadinya infeksi pada kulit, sehimgga pakaian impor tersebut di larang diperjual bebas ( dilarang impor ). Peraturan Menteri Perdagangan ( Permendag ) Nomor : 51/M. DAG/PER/7/ 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dan suratnya dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2015.

Padahal sesuai kebijakan Menteri Keuangan – RI, Peraturan Menteri Keuangan (PMK )Nomor : 132/0.10/2015 Tentang Penetapan Sistim Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dalam aturan tersebut, pakaian bekas impor dikenakan tarif 35 persen, dan suratnya juga dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2015.

Unggahnya berita ini, Intelijenpost harapkan Pemerintah ( Presiden Joko Widodo ) harus memanggil Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan yang membuat aturan tumpang tindih mengenai impor pakaian bekas, karena dinilai ada aturan tandingan  hal ini, Menteri Perdagangan melarang adanya impor pakaian bekas, sedangkan Menteri Keuangan memberikan kebebasan untuk impor pakaian bekas asalkan dikenakan tarif bea masuk ( impor  ) sebesar 35 persen. ( IP – LA )

Berita Lainnya