Senin , | WIB

Kamis, 04 Agustus 2016 - 21:34:34 WIB
PERAN DISTRIK NAVIGASI DALAM KESELAMATAN PELAYARAN
Kabar Redaksi - Dibaca: 1599 kali


Oleh : Lahane Aziz, Pimpinan Redaksi Intelijen  Post

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki 17.504 pulau yang membentang dari Sabang sampai Meraoke dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km  serta luas wilayah laut sekitar  5,9 juta Km². Sebagai negara kepulauan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Negara Kepulauan (Archipelago State) oleh konfrensi PBB yang  diakui oleh dunia Internasional maka lndonesia mempunyai kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut lndonesia.

Sementara Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis di antara Benua Asia dan Benua Australia. Peranan laut sangat penting sebagai pemersatu bangsa serta wilayah lndonesia dan konsekwensinya Pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang penegakan hukum baik terhadap ancaman pelanggaran  terhadap pemanfaatan perairan serta menjaga dan menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Selain itu Indonesia merupakan penghasil berbagai industri maritim seperti industri perikanan, wisata bahari, industri perkapalan dan jasa docking, jasa pelabuhan maupun sumberdaya mineral dan energy, disamping itu Indonesia juga  memiliki sumberdaya alam hayati sangat beragam  seperti tumbuh-tumbuhan  dan hewan, terumbu karang dan taman wisata bawah laut,  serta  sumberdaya alam non hayati seperti mineral dan tambang serta harta karun dan kerangka kapal beserta barang bawaan yang terkubur didalamnya, maka keberaadaannya harus di pelihara dan dijaga kelestariannya.

Bahkan laut sebagai jalur komunikasi (sea lane on communication)  diartikan bahwa pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu-lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua baik untuk angkutan penumpang maupun barang,  maka perlu di tentukan alur perlintasan  laut kepulauan Indonesia bagi kepentingan pelayaran lokal maupun internasional serta fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Bengkel Kenavigasian, Survey Hidrografi untuk menentukan alur pelayaran yang aman serta infrastruktur lainnya.

Menyangkut pengaturan alur lalu-lintas dan perambuannya guna kelancaran dan keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab pemerintah dan kita bersama sebagai penguasa, pengelola, serta pengguna atas Laut.

Maka untuk itu perlu ditetapkan fungsi wilayah perairan guna pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak saling menggangu antar kegiatan pengelolaan laut yang dapat menimbulkan dampak lingkungan khususnya kecelakaan terhadap transportasi laut dengan menetapkan alur dan pelintasan melalui pelaksanaan penandaan terhadap bahaya kenavigasian serta pemutakhiran kondisi perairan melalui kegiatan survey hidrografi dan kemudian diumumkan ke dunia pelayaran.



Berita Lainnya