Minggu , | WIB

Kamis, 04 Agustus 2016 - 22:34:19 WIB
PEMBONGKARAN GUDANG DAN MENGUASAI LAHAN DIPELABUHAN KALIMAS OLEH PT PELINDO III DINILAI CACAT HUKUM
Peristiwa - Dibaca: 41919 kali


SURABAYA,INTELIJENPOST.COM - Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sesuai Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistim yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
  2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pendalamannya.
  3. Angkutan di perairan adalah kegiatan menyangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
  4. Angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
  5. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai krakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/ atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Selanjutnya, Bab 26 Ketentuan Umum, dalam Undang – Undang  yang dimaksud dengan :

Otoritas Pelabuhan ( Port Authority ) adalah Lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Bab 27 Ketentuan Umum : Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum di usahakan secara komersial.

Kemudian menyangkut Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 344 ( 1 ) pada saat Undang – Undang ini berlaku, Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di pelabuhan berdasarkan Undang – Undang ini.

( 2 ) Dalam waktu paling lama 3 ( tiga ) tahun sejak Undang – Undang ini berlaku, kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang – Undang ini.

( 3 ) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud. Yakni seperti PT. Pelni, PT. Pelindo III,  PT. ASDP, PT. Pertamina,  PT. Bahtera Adhiguna dan PT. Jakarta Loyd serta kantor milik pemerintah daerah antara lain, Karantina tumbuhan, hewan dan perikanan maupun perusahan milik pemerintah daerah lainnya.

Maka yang dimaksud dengan UU No. 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran, Pasal 344 dalam ( alinia 1, alinia 2 dan alinia 3 )adalah seluruh Badan Usaha Milik Negara dan perusahan milik pemerintah daerah  yang tersebut diatas yang masih melaksanakan pengusahaannya di pelabuhan.

Lantas dengan adanya pembongkaran gudang dan mengusai lahan di pelabuhan Kalimas oleh PT. Pelindo III patut dinilai cacat hukum, karena UU No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 344 di dalam isi Undang – Undang ini tidak ada menjelaskan bahwa, PT. Pelindo III yang menguasai seluruh aset tanah dan bangunan maupun berbagai bisni di pelabuhan Tanjung Perak.

Disini menyatakan sesuai UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 344 ( 1 ) pada saat Undang – Undang ini berlaku, Pemerintah, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di pelabuhan berdasarkan Undang – Undang ini.

Jadi kalau berpegang dengan nama BUMN itu adalah PT. Pelindo III sendiri, hal ini jelas keliru karena BUMN di pelabuhan itu banyak yang masih melaksanakan pengusahaannya di pelabuhan Tanjung Perak dan BUMN – BUMN ini masih patut dan tunduk kepada UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, cuma PT. Pelindo I, II, III, dan IV ( BUMN ) yang berani mengacak – ngacak atau secara tidak langsung menginjak – injak Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Sementara itu patut juga disebut, PT. ( Persero ) Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV telah mencederai hukum karena dengan sengaja melecehkan Undang – Undang Nomor : 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, sebab PT. Pelindo I dengan hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 56 Tahun 1991, PT. Pelindo II berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, PT. Pelindo III berdasarkan PP No. 58 Tahun 1991, dan PT. Pelindo IV berdasarkan PP No. 59 Tahun 1991, masih menguasai seluruh aset tanah dan bangunan serta berbagai bidang usaha di seluruh pelabuhan milik negara.

Padahal, dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistim transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan memperkukuh kedaulatan Negara : dengan dibuat serta diberlakukannya Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Untuk itu, Peraturan Pemerintah ( PP ), Keputusan Menteri ( KM ), Menteri Perhubungan maupun Menteri BUMN,  Surat Keputusan Dirjen, Surat Keputusan ( SK ) PT. Pelindo I, II, III, dan IV, serta surat edaran Kepala Otoritas Pelabuhan, semuanya harus mengikuti petunjuk berdasarkan Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, karena Undang – Undang ini yang paling berkuasa.

Unggahnya berita ini Intelijenpost harapkan, DPR – RI, Presiden – RI, Menteri Hukum dan HAM – RI, Mahkamah Konstitusi ( MK ), Mahkamah Agung – RI, Jaksa Agung – RI, KAPOLRI, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdayaan Aparatur Negara, Menteri Perhubungan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) untuk menindaklanjuti masalah PT.( Persero ) Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV yang melakukan pembongkaran aset bangunan dan menguasai tanah serta berbagai bidang usaha di seluruh pelabuhan milik negara sampai saat ini. ( IP – LA )

Berita Lainnya