Jumat , | WIB

Kamis, 04 Agustus 2016 - 22:45:56 WIB
MENGAPA APARAT HARUS KEBAKARAN JENGGOT SEHINGGA MAU POLISIKAN HARIS AZHAR
Opini - Dibaca: 1053 kali


SURABAYA,INTELIJENPOST.COM - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar dilaporkan oleh TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) atas dugaan menyebarluaskan pernyataan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman.

Kepada Haris, Freddy mengatakan ada keterlibatan para petinggi aparat negara dalam bisnis narkotikanya tersebut.

Sesuai pernyataan ini sontak membuat aparat kebakaran jenggot. Polri menganggap pernyataan Haris telah mencederai institusi Bhayangkara. Alasannya, Haris membeberkan pernyataan Freddy tanpa adanya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Kita  ( Polri )meragukan pernyataan Freddy kepada Haris sebuah kebenaran. Ungkapan tak berdasar dalam transkip itu mencederai polisi. Jadi ini bisa menurunkan moril polisi," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar Boy di Gedung Humas Polri Jakarta, baru lalu.

Bedolnya masalah pernyataan Fredy kepada Haris sehingga oknum TNI, Polri, dan BNN melaporkan hal ini, Intelijenpost coba konfirmasi berita ini dengan Kepala humas Badan Intelijen Pejuang 45 ( BIP 45 ) Lahane Aziz mengatakan, seharusnya TNI, Polri, dan BNN tidak perlu kebakaran jenggot dan tak perlu melaporkan atau mau mempolisikan Haris.

Karena dia ( Haris ) sebagai Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras ) berhak menerima dan mendengat kicauan Fredy, kemudian menyampaikan hal ini melalui berita  agar masalahnya dapat terungkap, disamping itu Haris hanya menyampaikan ada oknom TNI, Polri, dan BNN yang terlibat dibalik bisnis narkoba tersebut.

Disini Aziz menanyakan, TNI, Polri dan BNN melaporkan masalah Haris memberikan keterangan yang dianggap tidak mendasar sehingga mencemarkan nama baik  aparat tersebut, kalau dinilai dari kata gori kasus ini dapat dipidanakan, Aziz menilai belum tepat sasaran karena disini disebut oknum dan bukan orang – perorang serta yang disebut cuma instansi, jadi siapa orangnya  yang dirugikan, dituduh maupun dicemari nama baiknya, ujar Aziz.

Imbuh Aziz, kalau sampai kasus ini bisa dipidanakan dan Haris dijadikan tersangka atau bersalah sehingga harus mendekam dalam penjara berarti hukum di Indonesia ini diberlakukan tidak adil dan berpihak kepada penguasa, sebab kasus ini hanya samar – samar dan terkesan cari – cari untuk menjerumuskan seseorang.

Lebih baik kasus ini, kita terima dengan lapang dada dari pada saling tuding dan lebih getolnya, mari kita sama – sama adakan investigasi maupun mengumpulkan data mengenai siapa – siapa instansi pemerintah yang ikut terlibat dalam bisnis haram narkoba jaringan internasional ini sesuai ocean Fredy tersebut, tutur Aziz.

Selanjutnya menurut Boy, Polri menganggap testimoni itu sebagai upaya Freddy lolos dari jerat hukuman mati dan hal tersebut sah dilakukan oleh seorang terpidana. Hanya saja, Boy menilai testimoni milik Freddy sudah keluar dari koridor hukum.

Menyangkut langkah yang diambil Polri, menyusul juga giliran TNI yang melaporkan Haris atas testimoni Freddy yang disebarluaskan. Kapuspen TNI, Mayjen Tatang Sulaiman menyatakan pelaporan tersebut untuk mendorong upaya pembuktian dan kebenaran yang disampaikan Haris Azhar.

"Lantas dalam kasus ini, TNI ingin mendapatkan kepastian hukum karena secara otomatis dengan surat tersebut pihak polri akan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti. Dari bukti tersebut ada dua konsekuensi yaitu kebenaran. Benar terjadi backing atau tidak benar (isu dan rumor semata) jika benar ada backing maka ini menjadi entry point TNI untuk proses hukum kepada Pati tersebut. Jika sebaliknya harus dipertanggungjawabkan karena ini menyangkut Trust dari publik," kata Tatang. ( IP - *** )



Berita Lainnya