Minggu , | WIB

Kamis, 05 April 2012 - 18:22:03 WIB
Diusulkan Pencabutan Aturan Pertamina di SPBU
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 5900 kali


Foto/Istimewa


Jakarta
- Terkait isu kelangkaan energi dan adanya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang masih tertunda saat ini, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prof Dr Widjajono Partowidagdo pun dihadirkan dalam diskusi yang digelar oleh ITS di gedung Rektorat lantai 1, Kamis (5/4/2012).

Diskusi bertajuk Kebijakan Energi Nasional, Penghematan dan Subsidi BBM tersebut juga dihadiri oleh sejumlah dirjen ESDM, direktur BUMN seperti Pertamina dan PGN, para anggota Dewan Energi Nasional, serta sejumlah mahasiswa ITS yang juga menawarkan pola subsidi integratif sebagai solusi lain untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM.

Pada kesempatan tersebut, Wamen ESDM menegaskan akan meminta Pertamina mencabut peraturan yang mengharuskan semua SPBU hanya boleh menjual barang milik Pertamina. “Nanti saya akan minta agar aturan tersebut segera dicabut. Kalau peraturan itu sudah dicabut, maka penjualan BBG (bahan bakar gas) di SPBU bisa lebih mudah,” tandasnya.

Bila peraturan tersebut telah dicabut, lanjut Wdjajono, maka pemerintah juga tidak perlu memikirkan pendirian stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Karena pejualan gas bisa ikut dilakukan di semua SPBU. “Tinggal taruh gas saja di SPBU, hanya dibutuhkan satu trailer dan dispenser untuk penjualan gas tersebut,” ujarnya memberi solusi.

Langkah ini diharapkan bisa segera mendukung keberhasilan program pemerintah tentang konversi minyak ke gas, termasuk untuk penggunaan BBM ke BBG bagi kendaraan bermotor. Sehingga diharapkan masyarakat sudah tidak lagi tergantung pada BBM, terutama BBM yang bersubsidi, yang direncanakan naik harganya.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM ini, Widjajono juga mengusulkan pemakaian premium berangka oktan (RON) 90 atau yang disebut premix untuk menekan besaran subsidi BBM. Premix 90 ini merupakan campuran antara bahan bakar minyak bersubsidi premium RON 88 dengan pertamax RON 92.

Widjajono mengatakan, harga premix RON 90 ini cukup terjangkau yakni sebesar Rp 7.250 per liter. Sehingga diharapkan masyarakat yang selama ini menggunakan premium bisa beralih ke produk premix ini. Begitu pula bagi pengguna pertamax yang tentunya juga merasa keberatan dengan adanya kenaikan harga BBM nantinya.

Menurut Widjajono, ini pilihan buat pemakai pertamax, jika mereka memandang tidak ingin menggunakan BBM nonsubsidi sebab relatif mahal. Sementara pemakai BBM bersubsidi pun tetap terpenuhi kebutuhannya dengan adanya premix RON 90 ini.

Namun, ia tetap berharap pengguna premix RON 90 ini adalah mereka yang tidak menggunakan kendaraan mewah. “Premix ini seharusnya hanya digunakan oleh mereka yang memiliki kendaraan yang berkapasitas di bawah 1.300 cc, bukannya para pengguna mobil mewah yang masih mampu untuk membeli pertamax,” tukasnya mengingatkan.

Sebelum melakukan diskusi, Wamen ESDM ini sempat bertemu dengan Rektor ITS Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono DEA untuk meminta masukan-masukan tentang strategi mengantisipasi kelangkaan energi saat ini. Termasuk dukungan riset-riset dari sivitas akademika ITS yang telah banyak menghasilkan sejumlah karya terkait energi alternatif.

Dalam diskusi tersebut, Wamen ESDM menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi sebagai negara yang kaya minyak. Sehingga pemilihan penggunaan BBM merupakan p[ilihan yang mahal.

Sementara itu, cadangan gas Indonesia justru lima kali lebih banyak dibandingkan minyak. Sehingga gas terutama dalam bentuk compressed natural gas (CNG) atau yang dikenal gas kota merupakan pilihan yang baik. Ia mencontohkan Iran yang penduduknya sudah banyak menggunakan gas kota dalam kehidupan sehari-hari.

Wamen EDSM juga mencontohkan bahwa batubara secara teknologi telah dapat diubah menjadi bentuk gas ataupun cair (liquid). Sehingga potensi batubara di Indonesia untuk menggantikan keberadaan minyak juga cukup besar.
 
Bahwa tidak tumbuhnya energi alternatif selain BBM karena biaya operasional bahan bakar alternatif tidak sebanding dengan biaya operasional BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah. Dia menunjukkan pada saat harga minyak tanah dihilangkan subsidinya, maka banyak orang akhirnya bersedia beralih ke elpiji.

Reporter | Syaiful



Berita Lainnya