Minggu , | WIB

Selasa, 15 April 2014 - 21:57:23 WIB
NAVIGASI AMBON CAPLOK TANAH RAKYAT
Hukum & Kriminal - Dibaca: 118767 kali


Intelijen Post, Ambon Tanah di Pulau Tujuh milik ahli waris Keluarga Bp. Labagong yang terletak dipetuanan Desa Latuhalat, yang luasnya kurang lebih 250 meter  dan tanah tersebut pernah digugat Kepala Desa Latuhalatkepada keluarga  besar ( Labagong ) , namun masalah gugatran  dimaksud dimenangkan keluarga ahli Waris tersebut.

     Selanjutnya terlepas dari gugatan tadi, ditangkap atau rampas Navigasi Ambon  tanah milik masyarakat ( Labagong ) yang luasnya kurang lebih 250 meter yang dibangun menara lampu mecusuar, tempat penginapan ( Fila ) yang disewakan kepada turis local maupun turis manca Negara, serta dibangun beberapa ruang perkantoran.

     Kalau dilihat dari peruntukan tanah tersebut, sudah jelas mengarah ke penyimpangan karena lokasi pembuatan mecusuar  dan fasilitas lainnya itu sudah mengeluarkan anggaran dari Dirjen Perhubungan Laut ( Navigasi ) kurang lebih Rp. 3,5 Meliyar, padahal dengan keadaan proyek tersebut tidak sesuai anggaran yang dikeluarkan Pemerintah atau dibawah pengawasan Dirjen Perhubungan Laut. 

     Hasil investigasi serta data yang dihimpun Intelijen Post dilokasi tanah milik masyarakat tersebut,tanah yang luasnya kurang lebih 250 meter telah dibangun proyek  lampu mecusuar  se3rta sarana lainnya tanpa ada kordinasi maupun kesepakatan dalam transaksi jual – beli antara pemilik  tanah di Pulau tujuh dengan pihak Navigasi Ambon – Provinsi Maluku.

     Kejadian ini Intelijen Post coba konfirmasi dengan Ahli Waris pemilik tanah pulau tujuh dimaksud Mutiara Bagong mengatakan, kami dari Ahli Waris tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Navigasi Ambon atau pihak manapun, jadi pihak Navigasi sudah menduduki serta membangun ditempat tanah milik Waris ini sudah jelas merampas dan apabila tidak mendapat jalan penyelesaian masalah dengan sebaik mungkin terpaksa Ahli Waris akan menggugat ke Dirjen Perrhubungan Laut pusat di Jakarta, ujarnya.

     Disisi lain permasalahan tanah ini sudah mengarah ketindak pidana, karena pihak Navigasi membangun mecusuar serta fasilitas lainnya tanpa mengetahui pemilik tanah, hal ini sudah terjadi perampasan hak orang lain dan sudah melakukan  Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme ( KKN ) sehingga perkaranya dapat dibawah kerana hukum, tegas Mutiara Bagong

     Selanjutnya melalui kuasa hukum Ahli Waris akan menggugat pihak Navigasi, dengan perampasan tanah di Pulau Tujuh yang luasnya kurang lebih 250 meter, akan diminta ganti rugi sesua lahan yang dipergunakan tersebut senilai Rp. 2,5 Meliyar, kata Azis.

     Kuasa hukum juga menambahkan, apabila dengan waktu singkat pihak Navigasi belum menyelesaikan masalah ini dengan pihak Ahli Waris terpaksa akan mengadakan klarifikasi ke Menteri Perhubungan dan minta Dirjen Perhubungan Laut pertanggung jawabkan terkait perampasan tanah milik masyarakat yang memiliki dokumen lengkap, perbuatan ini sudah melanggar hukum walaupun proyek Pemerintah harus menyelesaikan sesuai prosedur  walaupun itu proyek plat merah karena siapapun tidak ada kebal hukum, ungkapnya.            ( LA – Diva )

Berita Lainnya