Minggu , | WIB

Kamis, 16 Februari 2017 - 15:22:54 WIB
LSM MENANGGAPI AKTIVIS PENOLAK SEMEN REMBANG TERSANGKA PEMALSUAN DOKUMEN
Nusantara - Dibaca: 92 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz menanggapi masalah aktivis penolak Semen Rembang yang akan dijadikan tersangka pemalsuan dokumen oleh Kepolisian, hal ini dinilai Aziz bahwa oknum petugas ( Polisi ) terlalu mengada – ngada sehingga juga terkesan memaksakan hukum, ujuarnya.

Menurut Aziz, aktivis penolak pabrik Semen Indonesia di Rembang, Joko Priyanto bersama enam orang rekannya yang dijadikan tersangka mengenai dugaan pemalsuan dokumen dukungan warga penolak pabrik itu, pertama Aziz menjelaskan, penulisan nama dan tanda tangan di dokumen pendukung tersebut, di dalam lembaran kertas yang dinilai sejauh mana kekuatan hukumnya.

Yang kedua, Joko Priyanto dan enam orang rekannya bersama masyarakat menolak pabrik Semen di Rembang ini untuk kepentingan warga Gunung Kendeng, bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Dan ketiga yang ditulis namanya dan tanda tangannya sebagai data dukungan warga tidak keberatan maupun melakukan gugatan untuk melaporkan kepihak Polisi, jadi kalau oknum yang menulis nama itu secara sengaja atau ada kekeliruan, hal ini agak lemah hukum pidananya, kata Aziz.  

Selanjutnya Intelijenpost.com melansir berita dari Tempo mengenai Polisi menetapkan seorang aktivis penolak pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di ini Rembang, Joko Priyanto, sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen dukungan warga penolak pabrik tersebut. Dokumen tersebut berisi nama-nama dengan identitas tidak lazim.

Menurut Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Djarod Padakova mengatakan,  penanganan perkara yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum tersebut sudah dinaikkan ke penyidikan. "Sudah naik ke penyidikan. Penyidik sudah mengantongi bukti kuat," katanya, Rabu 15 Februari 2017.

Menurut dia, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Selain Joko Priyanto, penyidik juga menetapkan lima orang lain yang merupakan warga penolak pabrik semen sebagai tersangka pula. Keenam tersangka tersebut, kata dia, dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Selanjutnya, keenam penolak pabrik semen tersebut akan kembali dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka.

Bahkan sebelumnya, sejumlah nama tidak lazim tercatat dalam dokumen penolak pabrik PT Semen Indonesia yang diserahkan ke Mahkamah Agung. Dalam dokumen yang ditandatangani sekitar 2.500 warga tersebut tercantum nama seperti Saiful Anwar bertempat tinggal di Manchester dan pekerjaan sebagai Presiden RI tahun 2025. Ada pula warga bernama Zaenal Mukhlisin yang ditulis bekerja sebagai Power Rangers. Sejumlah nama dalam dokumen tersebut diduga fiktif dan tidak jelas.

Menyangkut dugaan pemalsuan dokumen ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah ini dilakukan oleh Taqdir Burhan, yang tercatat sebagai pegawai di PT Semen Indonesia. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia, Agung Wiharto, proses pendirian pabrik semen sudah sesuai dengan fakta. Karena itu, kata dia, jika ada pihak yang tidak menerima pendirian pabrik, harus disampaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. "Tidak dengan memalsukan identitas dan tanda tangan," katanya, akhir Januari 2017.

Sementara pemalsuan tanda tangan itu terdapat dalam daftar tambahan bukti yang dimasukkan sebagai dokumen gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam bukti lampiran itu, ada lebih dari 2.000 tanda tangan warga Rembang. Polisi menduga tanda tangan dan identitas warga itu ada yang palsu karena bentuk tulisannya hampir mirip-mirip.

Lantas dugaan pemalsuan identitas dan tanda tangan ini pertama kali diungkapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Desember 2016 lalu. Dalam dokumen itu ada nama beserta pekerjaan dan alamat yang aneh-aneh. Misalnya, ada yang pekerjaannya Presiden RI, menteri, "Power Rangers", "Ultraman", copet, dan lain-lain. Dari sisi alamat, ada yang menulis Amsterdam, Manchester, dan lain-lain.

Sesuai aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Etik Oktaviani mengatakan dokumen tanda tangan warga yang menolak itu sudah menjadi alat bukti sejak proses hukum di PTUN pada Desember 2014. "Tapi kenapa baru dilaporkan sekarang saat putusan MA memenangkan warga?" katanya, 10 Januari 2017. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya