Sabtu , | WIB

Senin, 13 Maret 2017 - 17:32:49 WIB
LSM SEBUT MAKIN MENINGKAT ANGGOTA PARLEMEN TAK BERBUDAYA MALU
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 224 kali


Intelijenpost.com

TERKAIT KORUPSI E-KTP

Surabaya, Intelijenpost.com

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR – RI ) yang dipilih dan mewakili suara rakyat di pemerintahan mengenai masalah pembangunan, ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, hukum dan keamanan serta menyangkut hal lainnya, namun akhir – akhir ini rakyat seantero nusantara sudah tidak percaya lagi untuk anggota Parlemen tak berbudaya malu yang turut terlibat dalam kasus korupsi dana E – KTP tersebut.

Selanjutnya permasalahan E – KTP ini, Intelijenpost.com coba konfirmasi dengan Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, ini penyebabnya terlalu banyak partai politik sehingga untuk mengembangkan atau membesarkan partai politik itu membutuhkan anggaran yang besar sedangkan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk partai politik yang ada saat ini anggarannya sangat terbatas, mau tidak mau anggota Parlemen dari partai politik masing – masing mencari anggaran seperti saat ini terbukti anggota DPR- RI rame – rame ikut bancakan dana E – KTP itu.

Menurut Aziz, sebaiknya partai politik yang ada diperampingkan menjadi lima partai politik supaya anggaran yang disediakan oleh pemerintah itu cukup, sehingga para anggota DPR dari lima partai politik tadi tidak dibebani atau menyetor anggaran lagi kepada partai politiknya, jadi akhirnya para anggota DPR itu akan bekerja dengan tenang tidak memikirkan uang setoran kepada big bos partai politik tersebut, karena anggota DPR ini digaji pemerintah cukup besar dan sudah diberikan fasilitas yang lengkap serba lux otomatis dapat dinikmati bersama keluarganya, tutur Aziz.

Aziz menambahkan, kalau pemerintah tidak cepat mengambil kebijakan mengenai terlalu banyak partai politik yang ada saat ini, sedangkan dana yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, otomatis para anggota DPR akan bergerilya untuk meminta fee dari proyek program pemerintah yang ada dari Sabang sampai Merauke sehingga akan tumbuh dengan subur terjadinya koruptor di berbagai bidang anggaran nkarena saat ini sudah terbukti  semakin meningkat anggota Parlemen tak berbudaya malu ikut terlibat korupsi dana E – KTP yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2, 3 triliun, tutup Aziz. ( IP - *** )

 

 



Berita Lainnya