Kamis , | WIB

Jumat, 17 Maret 2017 - 12:54:53 WIB
BEKAS KEPALA SEKOLAH DITAHAN KEJAKSAAN SELEWENGKAN DANA BOS
Pendidikan & Kesehatan - Dibaca: 54 kali


Intelijenpost.com

Madiun, Intelijenpost.com

Sesuai menurut Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur menahan Mudjijono, bekas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Jiwan, Kabupaten Madiun karena kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2012 hingga 2014. Tersangka yang kini tercatat sebagai guru SMK itu dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

“Menurutnya kami melakukan penahanan tahap pertama selama 20 hari. Hal ini untuk mempercepat jalannya persidangan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Madiun Wartajiono Hadi, Kamis, 16 Maret 2017.

Kemudian penahanan berlangsung beberapa jam setelah penyidik Kepolisian Resor Madiun Kota melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Saat itu, penasihat hukum Mudjijono sempat mengajukan penangguhan penahahan lantaran yang bersangkutan memiliki riwayat menderita sakit jantung. Pengecekan kesehatan pun dilangsungkan di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban.

Lantas dalam perkara ini, Wartajiono menjelaskan, tersangka diduga mengajukan anggaran fiktif. Sebab, tidak menyesuaikan dengan jumlah siswa setiap semester atau yang ditetapkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Selain itu, penerimaan dana bantuan sebanyak Rp 2,093 miliar tidak seluruhnya dimasukkan dalam RKAS.

Sementara sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, nilai kerugian dari kasus ini sekitar Rp 515 juta. Lembaran hasil audit beserta sejumlah dokumen keuangan dari perkara ini juga diamankan penyidik kejaksaan.

Lanjut Mas Sri Mulyono, penasihat hukum Mudjijono, menjelaskan bahwa nilai kerugian negara dari dugaan penyalahgunaan dana BOS tidak sebanyak itu. Berdasarkan hasil perhitungannya nilai kerugian sekitar Rp 80 juta. "Karena belum dipotong untuk kegiatan seperti pemberian THR (tunjangan hari raya) bagi para guru. Klien kami sebagai pengguna anggaran maka yang bertanggungjawab," ujar dia.

Lalu menurut Mas Sri, pihaknya tetap mengikuti proses hukum yang berlangsung. Jika nantinya ada pihak lain yang terlibat dalam kasus itu akan dibuktikan di persidangan. "Mungkin ada pihak lain yang memanfaatkan kesempatan ini," kata dia. ( IP – AM )

 



Berita Lainnya