Senin , | WIB

Minggu, 19 Maret 2017 - 17:17:46 WIB
KPK MENDUGA ALIRAN DANA MASUK KE MUSPIDA TPPU WALI KOTA MADIUN
Hukum & Kriminal - Dibaca: 208 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijenpost.com

Sesuai menurut juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto. "Kami melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah unsur muspida (musyawarah pimpinan daerah) saat BI menjadi Wali Kota di Madiun,” kata Febri saat dihubungi awak media,  Ahad, 19 Maret 2017.

Selanjutnya Febri mengatakan, sejumlah muspida yang diperiksa di antaranya dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Komandan Distrik Militer. Termasuk pula memeriksa Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Madiun Isno Ihsan. Ia mengatakan mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Bambang Irianto.

Lalu hingga saat ini, tim penyidik masih berkoordinasi sehingga belum diketahui total berapa jumlah saksi yang nantinya akan diperiksa untuk kasus tindak pidana pencucian uang oleh Bambang. "Kami masih koordinasi dengan tim di lapangan," ujar Febri.

Bahkan menurut Febri, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari unsur muspida dilakukan sejak Kamis kemarin. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah keterangan dari Bambang tentang indikasi aliran dana ke sejumlah pihak. Termasuk unsur muspida saat tersangka Bambang menjabat.

Lantas pada pertengahan Februari kemarin, penyidik telah menetapkan Bambang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. KPK menduga dia membelanjakan atau mengubah bentuk mata uang dari harta tindak pidana korupsi ke aset lainnya dengan tujuan menyamarkan asal-usul sumber kepemilikan.

Menyangkut hal ini, Bambang Irianto ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara. Awalnya ia diduga menerima hadiah terkait dengan pembangunan pasar besar Kota Madiun tahun anggaran 2009–2012. Nilai proyek itu mencapai Rp 76, 523 miliar untuk anggaran tahun jamak pada 2009–2012.

Kemudian setelah itu, Bambang ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Ia diduga menerima gratifikasi sebanyak Rp 50 miliar dari sejumlah satuan kerja perangakat daerah dan pengusaha. Duit hasil gratifikasi dan korupsi itu diduga dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham. Semua aset itu disimpan atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi. Dari situlah penyidik menetapkan Bambang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. ( IP – LA – DW )

 



Berita Lainnya