Selasa , | WIB

Minggu, 19 Maret 2017 - 22:31:03 WIB
LSM SEBUT FAKTA KORUPSI DARI KOTA SAMPAI KE DESA MAKIN MENINGKAT ,
Hukum & Kriminal - Dibaca: 107 kali


Intelijenpost.com

HUKUM BELUM MAMPU MEMBUAT EFEK JERAH

Surabaya, Intelijenpost.com

LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD )  menyatakan ada lebih dari Rp 3 triliun total kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi sepanjang 2016. Ketua Kordinator LSM. PKA – PPD Seluruh Indonesia Lahane Aziz mengatakan tepatnya ada Rp 3,085 triliun nilai kerugian negara akibat perkara korupsi.

Lantas, sementara jumlah denda dari perkara korupsi di tahun yang sama mencapai Rp 60,66 miliar dan jumlah uang pengganti sebesar Rp 720,269 miliar. "Suap (dari perkara korupsi) sejumlah Rp 2,605 miliar, USD 212.000, dan SGD 128.700," kata Aziz di Kantor Intelijenpost, Surabaya, Minggu, 19 Maret 2017.

LSM menyebut jumlah kewajiban uang pengganti di 2016 (dengan total 246 putusan yang wajib membayar uang pengganti) masih lebih kecil dibandingkan dengan 2015. Pada 2015 tercatat dari 183 putusan, pengadilan menjatuhkan kewajiban uang pengganti sebesar Rp 1,542 triliun. Sementara di 2014, dengan 164 putusan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 1,491 triliun.

Aziz menjelaskan sepanjang 2016 pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi paling mendominasi di persidangan. Menurut dia, penggunaan kedua pasal itu mestinya dibarengi dengan pasal 18 yang mengatur tentang kewajiban uang pengganti. "Dalam tuntutan tidak semua perkara dituntut membayar uang pengganti," kata dia.

Bahkan sebelumnya, LSM. PKA - PPD menilai vonis pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) terhadap koruptor tidak memberikan efek jera. Dari hasil penelitian LSM, salah satu penyebabnya ialah masih ringannya hukuman yang diputus oleh pengadilan. Selain itu, pengenaan denda pidana yang rendah.

Kemudian LSM memandang dalam konteks penjeraan, kombinasi hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku agar timbul efek jera. "UU Tipikor pasal 2 dan 3 menyebutkan denda pidana yang bisa dikenakan ke terdakwa," ujar Aziz.

Untuk  itu, dalam rekomendasinya, LSM mendesak Kejaksaan Agung agar maksimal dalam hal penuntutan. Bahkan Kejaksaan Agung harus lebih inovatif dalam melakukan penuntutan dengan menggunakan pasal pencucian uang. "Jaksa Agung harus fokus pada upaya eksekusi uang pengganti dan merampas aset koruptor," tutur Aziz. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya