Jumat , | WIB

Sabtu, 17 Mei 2014 - 14:26:08 WIB
DISINYALIR OP TANJUNG PERAK, JALANKAN PROGRAM KERJA SARAT PUNGLI
Korupsi - Dibaca: 11578 kali


Bongkar Muat di Tanjung Perak, Surabaya

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM Instansi Pemerintah yang tadinya satu dengan Syahbandar dengan titik sentral kerja di bidang Lala dan mengurus dokumen gudang serta muatan,kini berubah nama menjadi Otoritas Pelabuhan (OP).

Tidak saja nama berganti namun melepaskan diri dari pengawasan Syahbandar.Selama kurang lebih dua tahun terbentuknya OP Tanjung Perak, terkesan instansi ini melaksanakan program kerjanya, “ tebang pilih, “ alias yang dikerjakan program beraroma pungutan liar (pungli).

Hal ini dapat dilihat dari tupoksi yang mengatur tatalaksana gudang tidak pernah berlangsung secara tertib. Semakin tampak jelas amburadulnya pada kondisi dilapangan dimana barang-barang berupa besi dan barang berbahaya lainnya berantakan di depan gudang dan dermaga.

Sementara itu untuk program kerja lainnya yang sarat dengan aroma pungli,tampak pada program pengurusan dokumen bongkar-muatan barang serta pengurusan terkait dokumen kapal yang akan berangkat maupun sandar di dermaga.

“Di program ini jadi ajang korupsi, sebab setiap pengurus harus memasukan uang dalam surat yang mau ditandatangani Kepala Kantor OP,” kata sumber yang dapat dipercaya di pelabuhan.“

Petugas pelayanan dokumen barang  dan dukumen kapal yang akan berangkat maupun sandar,kalau kami kasih uang salam tempelnya kurang, petugas tadi tidak mau menyodorkan untuk ditandatangani,sehingga hal ini sedikit penekanan untuk mendapat uang pungutan liar dimaksud,” ungkap  sumber lainnya di pelabuhan.

Sayangnya ketika hal ini dikonfirmasikan Intelijen Post pada pejabat yang terkait, ada kesan pejabat ini menolak secara halus. Bahkan lewat Hand Phonenya mengatakan,

“Kami sibuk dalam penyusunan surat-surat terkait dengan pemindahan Kepala OP yang lama Nyoman S yang akan pindah ke – pelabuhan Makassar.” Karena itu, dari beragam kalangan yang ada di pelabuhan mengharapkan, petugas yang terkait dengan masalah tersebut, supaya segera memberantas praktik tebang pilih dan pungutan liar yang sudah lama meresahkan pengurus dan pemilik perusahan bongkar muat yang ada di pelabuhan. (LA–HUS)



Berita Lainnya