Kamis , | WIB

Kamis, 06 April 2017 - 20:45:22 WIB
DESENTRALISASI HINGGA KE DESA POTENSI KORUPSI MENINGKAT LSM SEBUT
Hukum & Kriminal - Dibaca: 128 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah PKA – PPD ) seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, desentralisasi hingga ke desa dinilai menjadi salah satu potensi korupsi. LSM mencatat, sepanjang 2016, terungkap 62 kasus korupsi di desa dengan kerugian negara mencapai Rp 18 miliar. 

Mengenai risiko korupsi di desa kian meningkat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa yang diikuti adanya program dana desa sejak 2015. Dalam UU tersebut kewenangan kepala desa terlampau kuat dalam mengelola dana desa.

Lanjut koordinator LSM ( PKA – PPD ) Aziz mengatakan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tak adanya proses demokratisasi mengiringi desentralisasi hingga ke desa. Lalu imbasnya, transparansi dana desa cenderung lemah, ujarnya.

"Lantas ketika warga desa tidak puas dengan kinerja kepala desa, ada yang bisa dilakukan? karena di UU Desa, kepala desa cenderung diberikan kewenangan mutlak,"' kata Aziz saat dikonfirmasi Intelijenpost menyangkut berita ini, di Surabaya, Kamis (6/4/2017).

Aziz berujar, tingginya kewenangan kepala desa memperbesar potensi korupsi. "Harus dibenahi mekanisme demokrasi langsung terhadap pengelolaan dana desa. Karena desa adalah tempat paling baik untuk tanamankan demokrasi," ucapnya.

Aziz juga menuturkan, diperlukan inovasi dan kreativitas masyarakat desa dalam memantau penggunaan dana desa. Aplikasi "Jaga" yang diciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan. "Namun harus dilihat pula apa yang masyarakat desa inginkan. Cara paling sederhana dengan menempelkan penggunaan dana desa di balai desa agar masyakarat tahu penggunaanya," tutup Aziz. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya