Kamis , | WIB

Jumat, 07 April 2017 - 13:55:05 WIB
PENGENDALIAN LUMPUR LAPINDO TETAP JADI PRIORITAS JANJI PEMERINTAH
Nasional - Dibaca: 132 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijenpost.com

Sesuai menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan penanganan infrastruktur dan pengendalian lumpur Sidoarjo di daerah terdampak lumpur tetap berfungsi sesuai rencana. Menurut Menteri Basuki Hadimuljono, perhatian pemerintah tidak berkurang untuk pengendalian lumpur Sidoarjo.

“Selanjutnya Kementerian PUPR akan terus melanjutkan tugas dan fungsi yang prinsipnya tidak ada perbedaan dan memastikan penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas," ujar Menteri Basuki dalam siaran resmi Kementerian PUPR, Jumat, 7 April 2017.

Sementara paska pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoharjo (BPLS) melalui keluarnya Perpres No.21 Tahun 2017, tugas dan fungsinya dialihkan dan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Menteri Basuki kemudian mengeluarkan Permen PUPR No. 5 tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) dan telah melantik Dwi Sugiyanto sebagai Kepala PPLS.

Lanjut menurut Basuki, saat ini debit semburan lumpur sudah jauh berkurang dari awalnya 100-120 ribu meter kubik (m3) per hari, saat ini menurun menjadi 10-15 ribu m3 per hari. Meski sudah menurun, namun ia tidak dapat menyatakan secara pasti kapan semburan akan berhenti sama sekali.

Lantas terkait permasalahan dampak sosial, realisasi jual beli tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak (PAT) 22 Maret 2017 yang menjadi tanggung jawab PT. Minarak Lapindo Jaya telah terbayar 12.993 berkas senilai Rp 3,82 triliun, dari kewajiban 13.237 berkas senilai Rp 3,87 triliun. “Sehingga tersisa 244 berkas senilai Rp 54,33 miliar,” ucap dia.

Lalu sementara realisasi jual beli tanah dan bangunan di luar PAT yang menggunakan dana APBN melalui BPLS progresnya saat ini dari total 9.181 berkas untuk pembayaran tanah dan bangunan warga, fasum/fasos dan tanah wakaf dengan nilai Rp 3,87 triliun sudah terbayar senilai Rp 3,13 triliun atau 80 persen, sehingga tersisa Rp 746 miliar.

Menyangkut berkas tersebut terdiri dari 1.843 berkas di tiga desa sesuai Perpres 48 Tahun 2008 yakni Desa Besuki, Desa Penjarakan dan Desa Kedungcangkring di Kecamatan Jabon. Lalu 833 berkas di sembilan Rukun Tetangga (RT) sesuai Perpres 40 Tahun 2009, dan 6.505 berkas di 65 RT sesuai Perpres 33 Tahun 2013.

Kemudian Basuki menambahkan, para pengusaha yang mempunyai aset tanah dan bangunan yang masuk dalam PAT 22 Maret 2017 telah lama berharap dilakukan penyelesaian seperti halnya jual beli tanah dan bangunan milik masyarakat. ( IP – DW )

 



Berita Lainnya