Minggu , | WIB

Selasa, 20 Mei 2014 - 02:41:07 WIB
DANA BANSOS BERMASALAH,JAKSA TUTUP MATA
Nusantara - Dibaca: 9652 kali


AMBON,INTELIJENPOST.COM Tak hanya dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), namun dana bansos di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) juga diduga bermasalah.

Dana bansos sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2009 hingga tahun 2013 di Kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu dikuras guna kepentingan tak jelas, dan tidak bisa dipertanggungjawaban. Ironisnya, pihak kejaksaan hanya menutup mata.  

Hal ini dipaparkan tokoh masyarakat SBT, Djabar Tianotak seperti yang dilansir siwalima. Tianotak mencontohkan, pada tahun 2006 dana bansos untuk Kabupaten SBT sebesar Rp 4.465.714.500. Sesuai hasil audit BPK perwakilan Maluku ditemukan pemanfaatannya tidak sesuai peruntukan.

Tidak sesuai peruntukan antara lain bantuan untuk pendidikan PNS senilai Rp 1.724.760.000 dan bukti pencairan belanja tak terduga sebanyak lima kali dengan kode rekening 201 035101 01 atas nama pemerintah daerah Kabupaten SBT.

“Ini semua dicairkan oleh mereka layaknya rekening pribadi dan ini semua dilakukan atas perintah pimpinan. Sangat disayangkan. Uang-uang ini tak jelas peruntukannya bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Tianotak.

Menurut dia, dana-dana itu bahkan dengan mudah dicairkan oleh dua mantan ajudan Bupati SBT, Jafar El yang saat ini menjabat Camat Bula senilai Rp 889.773.419 dan Salim Arif alias Ai yang saat ini menjabat Kabag Umum senilai Rp 605.000.000, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Belum lagi dana bansos yang diperuntukan untuk instansi vertikal senilai Rp 955.000.000 yang mana tidak disertai dokumen memadai.

“Ini belum termasuk  penyimpangan dana bansos tahun 2007, 2008, 2009 hingga tahun 2013 dengan total mencapai puluhan milyar untuk kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mestinya kejaksaan melirik dan mengusut ini. Jangan hanya SBB karena Kabupaten SBT lebih parah lagi. Kalau tahun 2006 saja sudah semacam itu bagaimana dengan tahun-tahun lainnya,” katanya.

Dikatakan, dana-dana bansos juga digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat dengan modus SPPD guna mengikuti kegiatan di luar Maluku.

Tianotak berharap kejaksaan bergerak untuk mengusut dana pengelolaan dana bansos di Kabupaten SBT (IP/SW5)



Berita Lainnya