Selasa , | WIB

Senin, 09 Juni 2014 - 15:56:21 WIB
RELASI ANTARA KORUPSI DAN KEKUASAAN
Opini - Dibaca: 9496 kali


Oleh : Lahane Azis

Korupsi dan Kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan Kekuasaan dan sebaliknya Kekuasaan merupakan “ pintu masuk “ bagi tindak Korupsi. Ada Tokoh dan Pakar Hukum mengatakan korupsi mengikuti watak kiekuasaan. Jika kekuasaan berwatak sentralistis, korupsipun mengikutinya berwatak sentralistis.

Semakin tersentralisasi kekuasaan, semakin hebat juga korupsi dipusat kekuasaan korupsi itu. Jenis ini ditemukan dimasa orde baru. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah otonomi, seperti otonomi daerah, maka korupsi pun mengikutinya sejajar dengan otonomi tersebut. Karena kekuasaan berpindah dari suatu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan yang otonomi, korupsi pun mengikutinya berpindah dari sesuatu pusat kekuasaan kepada banyak pusat kekuasaan. Jenis ini dialami sekarang, di zaman paska Orde Baru.

Bisa dibayangkan, jika yang terjadi otonomi yang seluas – luasnya. Menurut kaca mata hukum, korupsi pun akan mengikutinya dan juga terjadi seluas – luasnya dibanyak pusat kekuasaan yang otonomi itu. Desentralisasi justru menimbulkan banyak masalah yang bias membahayakan program itu sendiri. Selain mengurangi efisiensi, desentralisasi ternyata juga dapat menyuburkan korupsi.

Sehingga antara pusat dan daerah berlomba untuk melakukan korupsi. Sedemikian kencang perlombaan terjadi sehingga sekarang tidak jelas lagi, manakah yang lebih hebat dan “ berprestasi “ dalam melakukan korupsi. Otonomi dan desentralisasi telah menyebabkan korupsi menyebar kedaerah – daerah. Bahkan, jika di era sebelumnya yang umumnya melakukan korupsi adalah jajaran eksekutif, sekarang sudah melanda jajaran legislatif. Keduanya ada cepat melalap uang Negara dan mengisap uang rakyat. Korupsi sebagai virus ganas rupanya mendapat medium penyebaran yang efektif melalui otonomi dan desentralisasi.

Reformasi memang menghasilkan DPR yang lebih berkuasa dibanding Presiden, sedangkan otonomi menghasilkan DPRD yang tidak kalah kekuasaannya dibandingkan Kepala Daerah. Bahkan, even Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) kepala daerah dan pemilihan kepala daerah dijadikan ajang korupsi secara gotong royong. Hal ini jelas mengancam masa depan Negara ini.

Kajian Political and Economic Risk Consultancy ( Oktober 2001 ) sejatinya telah sejak lama mengisyaratkan adanya faktor yang sangat membahayakan masa depan pembangunan bangsa Indonesia yang melebihi gerakan militer atau transisi politik yang kacau. Faktor itu adalah korupsi.


Berita Lainnya