Rabu , | WIB

Senin, 09 Juni 2014 - 16:08:28 WIB
PT. PELINDO III MENANGGAPI SURAT LSM TERKAIT DUGAAN KORUPSI DAN MONOPOLI
Pelabuhan - Dibaca: 43403 kali


Kantor PT.Pelindo III

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM PT. Pelabuhan Indonesia III ( Persero ) menanggapi Surat LSM.Pemantauan Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA-PPD ) Nomor. 09/LSM/PKA-PPD/JTM/V/2014, mengenai klarifikasi adanya dugaan Korupsi dan Monopoli. Kemudian perusahan tersebut membuat surat Nomor. HM.03/82/P. III- 2014, sebagai jawaban Klarifikasi adanya dugaan dimaksud.

Menurut A.n. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III, Plh. Sekretaris Perusahan Ahmad Nizar mengemukakan, Anggapan PT. Pelindo III ( Persero ) melakukan monopoli usaha adalah tidak benar. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan bahwa kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan dapat dilaksanakan oleh semua badan usaha yang mempunyai izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan ( BUP ) dari Kementerian Perhubungan.

Ahmad Nizar menambahkan, terkait dengan pengelolaan Pelabuhan Umum di tujuh Provinsi di Indonesia oleh PT.Pelabuhan Indonesia III ( Persero ) telah diatur dalam PP 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahan Umum ( PERUM ) Pelabuhan Indonesia III Menjadi Perusahan Perseroan ( Persero ), ujarnya.

Sementara 18 ( delapan belas ) cabang anak usaha sebagaimana terdapat dalam surat LSM.PKA-PPD yang indikasinya monopoli yang dilakukan Pelindo III, sepenuhnya tidak benar karena hal tersebut bukan merupakan cabang anak usaha PT.Pelabuhan Indonesia III ( Persero ) tetapi salah satunya merupakan bagian pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III ( Persero ), ungkap Ahmad Nizar.

Dugaan LSM adanya Korupsi dan Monopoli, mengacu pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, PT. Pelabuhan Indonesia III ( Persero ) berperan sebagai Terminal Operator. Begitu juga adanya surat dari Kementerian Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Laut yang diterbitkan pada bulan Pebruari Tahun 2011 menjelaskan tentang penunjukan PT.Pelindo III ( Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan ( BUP )dan semakin menegaskan peran PT. Pelindo III ( Persero ) sebagai Terminal Operator, tutur Aziz sesuai bukti fakta yang benar.

Mengenai sanggahan 18 ( delapan belas ) cabang anak usahanya yang dikatakan tidak benar karena hal tersebut bukan merupakan cabang anak usaha PT. Pelabuhan Indonesia III, tetapi pengakuannya salah satu merupakan bagian pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukanj oleh PT. Pelindo III, jawaban ini menyesatkan dan sudah jelas pembohongan publik, kata berbagai sumber di pelabuhan.

Imbuh LSM, mengacu pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, PT. Pelabuhan Indonesia III  ( Persero ) berperan sebagai Terminal Operator. Jadi berdasarkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah ( PP ) 58 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahan Umum ( PERUM ) Pelabuhan Indonesia III menjadi perusahan perseroan, hal ini gugur dengan sendirinya secara hukum karena Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, PT.Pelindo III berperan sebagai Terminal Operator , maka Undang – Undang pelayaran tersebut  diatas segala – galanya, kata berbagai sumber hukum.

Ungganya berita ini, LSM.PKA-PPD minta kepada Aparat hukum, Publik dan kalangan pengusaha kecil atau masyarakat sekitar pelabuhan yang merasa usahanya tertekan dengan ulah Pelindo III agar menanggapi jawaban yang disesatkan A.n. Direksi PT. Pelindo III ( Persero ) Plh. Sekretaris  Perusahan Ahmad Nizar supaya dapat dituntut secara hukum yang berlaku, tegas Aziz.   ( IP – LA ).



Berita Lainnya