Selasa , | WIB

Kamis, 21 September 2017 - 11:00:37 WIB
LSM MINTA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH TERTIBKAN IZIN TAMBANG
Nusantara - Dibaca: 127 kali


Intelijenpost.com

APALAGI LOKASINYA MASUK DALAM HUTAN LINDUNG

Sulteng, Intelijenpost.com

Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, adanya laporan dari masyarakat Sulteng sehingga hal ini kami menanggapi laporan tersebut, data dan informasi dalam merilis, sedikitnya ada 18 perusahaan tambang di Sulawesi Tengah yang masuk dalam kawasan hutan konservasi. Lebih dari itu, ada 85 izin pertambangan yang diterbitkan masuk dalam kawasan hutan lindung dan ke-18 perusahaan tambang itu lokasinya tersebar dihampir seluruh kabupaten dan kota se Sulteng.

Lantas mengenai laporan masyarakat dan ia berujar, ke-18 perusahaan dimaksud adalah; PT Citra Palu Mineral, PT Banggai Kencana Permai, PT Bangun Bumi Makmur, PT Indonikel Karya Pratama, PT Cahaya Triwiana, PT Mitra Celebes Stell Indonesia, PT Mutiara Alam Perkasa, PT Trimenara Larasindo, PT Gema Ripah Pratama, PT Mahkota Mega Lestari, PT Sinar Morakarta Perkasa, PT Charlye Sapa Prima, PT Bumi Makmur Raya, PT Ermus Energindo, PT Genesis Berkat Utama, PT Ina Abacus Mining, PT MBH Multi Resource, dan PT Gorontalo Sejahtera Mining.

Menurut Aziz, tidak menampik jika dalam peraturan perundang-undangan alih fungsi kawasan hutan dapat dilakukan. Namun menurutnya ada aturan yang mengaturnya seperti dinyatakan dalam UU Nomor 41/1999 pasal 19 ayat (1) yang menegaskan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. “ Dia juga menegaskan bahwa alih fungsi hutan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hutan yang dapat dialihfungsikan adalah hutan yang dapat dikonversi,” jelasnya.

Kemudian kata Aziz, faktanya di Sulteng banyak kawasan hutan lindung bahkan hutan konservasi yang dijadikan sebagai lahan pertambangan. Dalam UU No. 41/1999 pasal 38 ayat(4) tentang Kehutanan ditegaskan, dilarang keras melakukan aktivitas penambangan dalam kawasan hutan lindung dan pelanggaran atasnya dikenakan pidana.

“Hal ini LSM menilai pemerintah provinsi tidak tegas dalam menata kawasan hutan di daerah ini. Ini karena sektor pertambangan masih dipandang sebagai primadona dalam meningkatkan pendapatan daerah, meskipun mengesampingkan masa depan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan,” ujarnya Aziz.

Imbuhnya, LSM minta kepada Pemerintah Pusat dan Daerh segera tertibkan izin tambang yang bermasalah dan perusahan tambang yang tak memiliki izin sepereti SIUP, NPWP dan C&c langsung dicabut izinnya serta izin tambang yang masuk lokasi hutan lindung supaya diteliti kembali supaya tidak bertentangan dengan peruntukan hutan lindung tersebut, tutur Aziz. ( IP – LA – AG )

 



Berita Lainnya