Selasa , | WIB

Kamis, 12 Oktober 2017 - 09:20:44 WIB
LSM : UU INI DISALAHGUNAKAN TERKAIT BARANG SITAAN BISA DILELANG SEBELUM PUTUSAN INKRAH
Hukum & Kriminal - Dibaca: 113 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, barang sitaan dapat dilelang meskipun belum ada putusan hukum berkekuatan tetap (inkrah) dari pengadilan dalam suatu kasus. Hal ini sesuai aturan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun menurut Aziz aturan Pasal 45 KUHAP ini, banyak disalahgunakan oleh oknum – oknum petugas Bank milik pemerintah maupun Bank swasta, leacing kenderaan sepeda motor dan mobil, penggadaian swasta, usaha renta bunga uang, maupun usaha lainnya yang terkait dengan hal ini, mereka melakukan penyitaan serta adakan lelang rata – rata tanpa adanya persetujuan dari pihak pemiliknya, ujar Aziz.

"Padahal dalam Pasal 45 KUHAP menyatakan itu tapi terbatas untuk barang mudah rusak, sulit perawatannya, sehingga bisa dilelang lebih dulu," kata Aziz terkait dalam penanganan sebuah kasus pelelangan tanah dan bangunan milik Sulaiman Abu yang dilaksanakan oleh Bank BRI Cabang Kalabahi NTT saat ini.

Selanjutnya meski demikian, untuk melakukan lelang terhadap barang-barang tersebut perlu didahului dengan adanya persetujuan dari pihak tersangka/terdakwa atau kuasanya, baru boleh hal itu dilaksanakan karena persetujuan tersebut demi memberikan kepastian hukum. Sebab, dalam tahap ini pengadilan belum memutuskan bahwa barang yang disita itu akan dikembalikan atau tidak kepada tersangka.

"Kemudian kalau akhir putusan tanpa persetujuan dan ketika putusan hakim dikembalikan ke terdakwa, harus dicarikan barang yang sama dengan yang dilelang. Jadi, persetujuan tersangka sangat - sangat penting," kata Aziz.

Dia ( Aziz ) menambahkan, contoh kasus, KPK pernah beberapa kali melakukan lelang terhadap barang milik tersangka yang perkaranya belum inkrah. Salah satunya, lelang 30 ekor sapi milik Bupati Subang Ojang Sohandi. Dari hasil pelelangan sapi-sapi tersebut diperoleh Rp 926 juta yang selanjutnya akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara korupsi yang melibatkan Ojang.

Lantas masalah ini, pelelangan dilakukan secara online pada 6 September 2016 lalu oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta yang juga membawahi Subang dan Karawang, serta lelang ini jelas terbuka untuk umum tanpa ditutup – tutupi. ( IP -*** )

 

 



Berita Lainnya