Selasa , | WIB

Kamis, 03 Juli 2014 - 19:02:58 WIB
MEWUJUDKAN KULTUR POLRI YANG BERORIENTASI MADANI
Halo Polisi - Dibaca: 12120 kali


Pimred Intelijenpost Lahane Azis

Oleh  : Lahane Aziz

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM Keberadaan Polisi hakikatnya memperoleh rasa aman dan bebas dari gangguan orang atau pihak lain merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap orang. Pelaksanaan hak asasi hidup aman tersebut senantiasa menuntut konsekuensi etis agar pada saat yang sama, orang tersebut melaksanakan kewajibannya menghormati halo rang lain.

Pelaksanaan keseimbangan hak hidup aman dan kewajiban menghormatim hak orang lain akan menunjukan keindahan ritme social, karena di dalamnya tercermin watak saling mencintai sesame manusia dan menghormati persamaan derajat. Aktivitas sosial setiap orang yang bernilai kemanusian akian menimbulkan suasana yang aman, saling menghargai dan adil. Keamanan, ketentraman dan kesejahteraan akan bermasalah manakala ada orang atau pihak lain yang melaksanakan haknya melebihi porsi yang wajar dan mengganggu porsi orang lain.

Mengganggu porsi hak orang lain atau membiarkan seseorang mengambil milik orang lain, adalah mencederai rasa keadilan dan melanggar konstitusi kehidupan yang manusiawi. Nilai dan martabat kemanusiaan akan kacau jika suatu komunitas adalah banyak melanggar kehidupan serta norma social yang berlaku.

Sementara itu,pencegahan dan penanggulangan terhadap pelanggaran norma dan hak seseorang oleh pihak atau orang lain merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan sosial bersama. Representasi dari pelaksanaan kewajiban bersama dalam menanggulangi pelanggaran konstitusi – kehidupan atau hak asasi manusia, antara lain adalah konstitusi Kepolisian. Dalam artinya, keberadaan Kepolisian di tengah masyarakat merupakan kebutuhan masyarakat, karena mendapat mandate moral mewakili masyarakat dan pencari keadilan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu.

Dalam masyarakat modern yang memiliki konstitusi dan perangkat hukum, keberadaan institusi Kepolisian tidak hanya mendapat legitimasi moral, tetapi lebih jelas lagi yaitu memperoleh mandat hukum untuk melakukan tindakan yuridis. Mandat hukum dari Kepolisian memiliki landasan konstitusional dan yuridis, yang tertuang dalam perangkat hukum. Baik dalam Undang – Undang Kepolisian No.13 Tahun 1961, maupun UU No. 28 Tahun 1997, tegaknya hak asasi manusia tetap men jadi fokus acuan dari tugas utama Kepolisian.

Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjujung tinggi hak – hak asasi rakyat dan hukum negara  ( pasal 1ayat 2 UU No.13 Tahun 1961 ). Kepolisian Negara Repoblik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna menunjukan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan Negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjujung tinggi hak asasi manusia ( pasal 2 UU No.28 tahun 1997)

Berita Lainnya