Minggu , | WIB

Kamis, 03 Juli 2014 - 19:41:59 WIB
TANAH MILIK MASYARAKAT DIRAMPAS NAVIGASI AMBON
Nusantara - Dibaca: 17948 kali


Dirjen Perhubungan Laut

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT AKAN DIGUGAT AHLI WARIS

AMBON,INTELIJENPOST.COM Keberadan menara mercusuar, tempat penginapan (vila),serta bangunan perkantoran yang berada di sebidang  di Desa Latulahat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Propinsi Maluku menuai masalah.

Pasalnya sang pemilik tanah tidak pernah diajak untuk berunding, apakah akan dilakukan sewa menyewa ataukah dibeli. Bangunan yang ada di atas tanah seluas kurang lebih 250 meter persegi itu milik Navigasi Ambon. Sementara tanah yang ada di Pulau Tujuh ini milik ahli waris dari keluarga Bapak Labagong.

Jauh hari sebelumnya tanah ini pernah menjadi sengketa. Ada Gugatan dari Kepala Desa Latuhalat pada keluarga besar Labagong. Tapi berakhir dengan kemenangan dari keluarga ahli waris yang memiliki bukti-bukti sah secara hukum.

Selesai masalah dengan Kepala Desa Latuhalat, tiba-tiba saja tanpa ada komunikasi tanah sepertinya  dirampas Navigasi Ambon. Diatas tanah milik ahli waris keluarga Labagong ini lantas dibangun menara mercusuar, vila yang disewakan pada wisatawan dalam negeri dan luar negeri dan berdiri juga perkantoran.

Pantauan sekaligus investigasi yang dilakukan Intelijen Post menemukan kejanggalan-kejanggalan. Terlepas dari masalah tanah yang pada proyek tersebut ditemukan penyimpangan. Dilihat dari peruntukannya dengan anggaran dana yang dari Dirjen Perhubungan Laut ( Navigasi )hingga kurang lebih Rp. 3,5miliar, sangatlah fantastis.

Padahal kondisi pengerjaan proyek tersebut tidak mencapai nilai sebesar itu.Terkait dengan tanahnya,saat dilakukan konfirmasi oleh Intelijen Post coba pada keluarga ahli waris bernama Mutiara Bagong membenrakan jika pihak Navigasi main selonong alias mencaploknya. Tidak pernah ada pertemuan untuk membicarakannya.

“Kami dari Ahli Waris tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Navigasi Ambon atau pihak manapun, jadi pihak Navigasi yang menduduki serta membangun ditempat tanah milik waris ini jelas merampas,” ucap Mutiara. karena itu pihak ahli waris minta ada penyelesaian atas masalah ini. “Bila tidak mendapat jalan penyelesaian masalah dengan sebaik mungkin terpaksa ahli waris akan menggugat ke Dirjen Perrhubungan Laut pusat di Jakarta,”tegasnya.

Dinilai Mutiara jika masalah ini sudah mengarah pada tindak pidana, karena pihak Navigasi membangun mecusuar serta fasilitas lainnya tanpa izin maupun pertemuan lebih dahulu,sehingga pemilik tanah mengetahuinya. “Ini sudah terjadi perampasan hak orang lain dan sudah melakukan  Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (KKN) sehingga perkaranya dapat dibawah kerana hukum,”tandas Mutiara

Kuasa hukum ahli waris,Azis, yang telah mempersiapkan gugatan pada pihak Navigasi, mengatakan  dengan perampasan tanah di Pulau Tujuh yang luasnya kurang lebih 250 meter,akan diminta ganti rugi sesuai lahan yang dipergunakan tersebut . “Taksiran nilainya sebesar Rp. 2,5 Miliar,” kata Azis.

Kuasa hukum juga menambahkan, apabila pihak Navigasi belum menyelesaikan masalah ini dengan pihak Ahli Waris, akan menga dakan klarifikasi ke Menteri Perhubungan dan meminta Dirjen Perhubungan Laut bertanggung jawab terkait perampasan tanah milik masyarakat yang memiliki dokumen lengkap.

“Perbuatan ini sudah melanggar hukum walaupun proyek Pemerintah harus menyelesaikan sesuai prosedur  walaupun itu proyek plat merah karena siapapun tidak ada kebal hukum,” tandasnya.  (LA–Diva)



Berita Lainnya