Senin , | WIB

Senin, 07 Juli 2014 - 16:38:32 WIB
PEMERINTAH HARUS PERTEGAS UU PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DI SULAWESI TENGAH
Nusantara - Dibaca: 18139 kali


kegiatan tambang Batu Bara

LUWUK BANGGAI,INTELIJENPOST.COM Sulawesi Tengah memiliki sektor pertambangan dan energi untuk sumber daya bahan galian dan mineral, antara lain mineral logam industry dan bahan bangunan serta bahan bakar fosil yaitu batu bara dan minyak. Bahan galian golongan A ( Strategis ) antara lain minyak dan gas bumi, batu bara dan nikel. Bahan galian golongan B ( Vital )terdiri dari emas, molybdenum, chronit, tembaga serta belerang. Bahan galian C ( bukan strategis dan vital ) meliputi sirkuit, granit, mineral, pasir kuarsa, pasir besi, lempung dan sebagainya, menurut data yang di peroleh Intelijen Post.

Coba cermati dahulu potensi pertambangan bahan galian golongan A berupa minyak dan gas bumi yang terletak di Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Morowali, serta gas alam berlokasi di Kab. Banggai pada saat ini sedang dalam tahap eksplorasi dan untuk batu bara berlokasi di Kabupaten Morowali dan Banggai kepulauan juga masih ekplorasi. Bahan tambang bersifat indikasi yaitu Galena ( timah hitam ) terdapat di Kabupaten Donggala, Toli – Toli dan Kabupaten Poso inipun dalam tahap ekplorasi berlokasi di Minahaki, Serono satu, Matindak oleh PT.Union Texas,Serono dua oleh PT.Expan dan Pertamina.

Sesuai data yang dihimpun Intelijen Post dari berbagai sumber yang dapat dipercaya mengatakan, pengerjaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Provinsi Sulawesi Tengah perlu adanya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara tersebut, karena selain perusahaan resmi yang kerjakan tambang ada indikasi perusahaan liar juga ikut beroperasi, ujarnya.

Menurut kaca mata hukum, untuk dapat menertibkan tambang – tambang liar tugas Pemerintah untuk pertegas Undang – Undang pertambangan mineral  dan batu bara serta harus diberikan sanksi tegas bagi yang melanggar  hal ini dapat ditindak sesuai, Undang – undang Repoblik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia No.22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan. Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Serta Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Keputusan Presiden Repoblik Indonesia No.3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Instruksi Presiden Repoblik Indonesia No.1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Serta aturan Menteri ESDM lainnya yang mengatur terkait tambang, tukasnya.  (IP – Gus)

Berita Lainnya