Senin , | WIB

Minggu, 12 November 2017 - 19:05:38 WIB
LSM SEBUT TUGAS DAN FUNGSI PLP KELAS II TANJUNG PERAK DINILAI KURANG EFEKTIF
Pelabuhan - Dibaca: 35 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, tugas dan fungsi PLP kelas II Tanjung Perak dinilai kurang efektif, padahal sarana seperti kapal patroli lengkap, dana perbaikan dan perawatan kapal selalu dikucurkan dari pusat, biaya operasional dan biaya pengisian bahan bakar kapal patroli juga dikucurkan, namun kegiatan di dalam kolam maupun luar kolam pelabuhanjarang tampak, ujar Aziz.

Sementara pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Perak adalah unit Pelaksana Teknis dilingkungan Ditjen Hubla yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Hubla yang tertuang didalam KEPMENHUB Nomor KM 65 tahun 2002 tanggal 02 Oktober 2002.

Padahal dengan dasar inilah Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak melaksanakan tugas kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai. Hal ini jarang terlihat serta terekspos di media massa dan online, mengenai adakan suatu kegiatan patroli maupun tugas lainnya, kata Aziz.

Menurut Informasi yang dihimpun LSM. PKA – PPD dari Sumber di pelabuhan mengatakan, apa setiap hari yang dilakukan PLP kelas II di Tanjung Perak, dan kalau kelihatan kapalnya ada yang keluar dari dermaga dan melintasi kolam alur pelayaran Surabaya, itu hanya sekedar lewat untuk menuju dan mengantar para pencarter kapal tersebut yang hendak mancing disekitar karang jamuan dan pulau Bawean, ungkap sumber ini.

Kemudian secara lengkap dasar hukum pelaksanaan tugas serta fungsi Pangkalan PLP Tanjung Perak Surabaya sebagai berikut:

  1. Undang – undang nomor.17 tahun 2008 tentang Pelayaran :

Pasal 276

  • Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang­undangan di laut dan pantai.
  • Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
  •  Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 277

  • Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1)  penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:
  1. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
  2. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
  3. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
  4. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
  5. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
  6. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

Pasal 278

(1)            Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Penjagaan  Laut dan Pantai mempunyai kewenangan untuk :

  1. melaksanakan patroli dilaut
  2. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);
  3. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
  4. melakukan penyidikan.

(2)            Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf d Penjaga Laut Dan Pantai melaksanakan tugas sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Peraturan menteri Perhubungan Nomor KM.60 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian perhubungan :

Pasal 227

Direktorat jenderal perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.

 Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 227, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan laut
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut
  3. Penyusun norma,standar,prosedur,dan kriteria dibidang

perhubungan laut

  1. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut;dan
  2. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

 Pasal 345

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan.

 

  1. Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM.65 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai:

Pasal 2

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan,penyelamatan,pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pangkalan Penjagaan laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi :

  1. Menyusun rencana operasi
  2. Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai.
  3. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran
  4. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air,penyelaman,instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan diatas dan dibawah air.
  5. Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran.
  6. Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan.
  7. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistik,
  8. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumah tanggaan. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya