Selasa , | WIB

Senin, 27 November 2017 - 18:35:41 WIB
SELURUH PELAYANAN PUBLIK KEPOLISIAN DAERAH IRWASDA DIMINTA AWASI
Halo Polisi - Dibaca: 70 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijenpost.com

Sesuai mengenai temuan Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi dalam proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK) direspons oleh Polri.

Selanjutnya, Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno menginstruksikan kepada seluruh Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) untuk mengawasi semua layanan publik Kepolisian. "Semua bukan hanya masalah SKCK," ujarnya di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Lantas selain itu, Putut juga mengatakan sudah meminta seluruh Kepolisian daerah memasang pengumuman biaya resmi dan syarat pembuatan SKCK. Hal ini penting agar masyarakat tidak bingung mengurus SKCK. Bahkan, Putut juga meminta masyarakat menegur langsung anggota Polri yang menarik biaya pembuatan SKCK lebih dari Rp 30.000. Angka tersebut adalah biaya resmi sesuai aturan yang ada.

Namun meski begitu, Putut juga meminta agar aparat Kepolisan tidak mengabaikan data demi cepatnya layanan pembuatan SKCK. "Ke depan, anggota yang mengeluarkan SKCK tentu harus teliti, jangan sampai keluarkan SKCK ternyata pernah melakukan tindak pidana atau pelangaran hukum lainnya," kata dia.

Bahkan sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan dugaan pelanggaran administrasi (maladministrasi) dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Salah satu pelanggaran yang ditemukan Ombudsman yakni banyak biaya yang dikenakan kapada masyarakat saat mengurus pembuatan SKCK. Misalnya, permintaan uang untuk lembar legalitas, untuk mengurus persyaratan, hingga biaya map.

Mengenai hal ini, padahal menurut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Lutfi Lubihanto, biaya resmi penerbitan SKCK hanya Rp 30.000. ( IP – TIO )

 



Berita Lainnya