Selasa , | WIB

Selasa, 28 November 2017 - 10:52:28 WIB
P3SI MINTA PBB UNGKAP MILITER MYANMAR DIDUGA BUNUH WARTAWAN
Dunia - Dibaca: 700 kali


Intelijenpost.com

DI PUSAT KONFLIK ROHINGYA

Surabaya, Intelijenpot.com

Ketua umum Paguyuban Pejuang Pers Seluruh Indonesia ( P3SI ) Lahane Aziz menjelaskan dan minta kepada Persatuan Bangsa Bangsa ( PBB ) untuk melindungi para pekerja Pers ( Wartawan ) yang melaksanakan tugas liputan di Myanmar terkait krisis kasus penganiyaan terhadap komunitas Muslim Rohingya, ujarnya.

Selanjutnya P3SI juga mengecam adanya dugaan Militer Myanmar membunuh sejumlah Wartawan yang mendokumentasikan kekerasan di Rakhine, dia ( Aziz ) mendesak PBB untuk mengungkap adanya dugaan Militer Myanmar yang terlibat membunuh sejumlah Wartawan tersebut.

Setelah itu, P3SI harapkan kepada PBB apabila sudah ada bukti – bukti atau fakta yang menunjukan adanya keterlibatan Militer Myanmar mengenai kekerasan dan dugaan pembunuhan terhadap Wartawan ini, supaya kasusnya dibawa ke – Mahkamah Internasional karena hal ini sudah merupakan perbuatan keji yang tidak menghormati hukum Internasional mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan juga termasuk melanggar hak – hak lainnya, kata Aziz.

Kemudian ini berita yang dilansir Intelijenpost mengenai, Militer Myanmar diduga membunuh sejumlah wartawan yang mendokumentasikan kekerasan di Rakhine, di mana penganiayaan terhadap komunitas Muslim Rohingya terus terjadi sejak 2012 lalu.

Sementara Mohammad Rafique, pria pengelola portal berita untuk komunitas Rohingya, The Stateless, mengatakan bahwa ketika bentrokan pertama kali pecah pada 2012 lalu, sukarelawan muda secara diam-diam melaporkan kekerasan terhadap minoritas Muslim dengan mengirimkan foto, video, dan klip suara menggunakan ponsel.

Lantas  sejak saat itu, sekitar 95 persen wartawan lapangan di Rakhine itu menghilang. Kelompok-kelompok pemerhati hak asasi manusia menyatakan, militer Myanmar membunuh dan menculik para reporter itu untuk "menyabotase" jaringan tersebut agar publik tak mengetahui kondisi di Rakhine.

"Menyangkut dugaan hal ini, pasukan keamanan Myanmar dan milisi di Rakhine telah melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran di desa Rohingya. Seiring jaringan wartawan Rohingya di Rakhine yang lumpuh, informasi rinci mengenai kekerasan yang diperlukan untuk disebarluaskan ke media kredibel sudah tidak sampai lagi kepada kami," ujar Rafique, Senin (27/11).

"Lalu sebagian besar wartawan media internasional dan aktivis HAM mengumpulkan informasi mengenai kekerasan dan situasi di Rakhine malalu jaringan wartawan lapangan tersebut. Media internasional termasuk media komunitas kami saat ini pun kekurangan informasi dari Rakhine," katanya.

Maka situasi ini juga membuat sejumlah kelompok pemerhati HAM kesulitan mendapatkan informasi mengenai situasi di Rakhine, termasuk Human Rights Watch. "Sudah jelas bahwa militer secara sistematis telah menyiksa Rohingya secara kejam. Komunitas Rohingya yang memantau situasi di lapangan pun sudah tidak ada di sana untuk melaporkan keadaan di Rakhine lagi," kata Phil Robertson dari Human Rights Watch kepada The Guardian.

Namun meski demikian, masih ada reporter yang berjuang melaporkan kondisi di Rakhine. Ko Ko Linn, juru bicara komunitas Rohingya yang berbasis di Bangladesh, mengatakan sekitar 2.000 reporter lepas aktif saat kekerasan di Rakhine pecah pada Oktober 2016 lalu.

"Lanjut para wartawan itu mengumpulkan informasi rinci tentang insiden kekerasan di desa-desa Rohingya. Laporan mereka membuat dunia tahu bagaimana sebenarnya pasukan keamanan dan milisi sekutu mereka melakukan persekusi di balik operasi militer mereka," kata Linn. Sementara itu, Noor Hossain, eks reporter Rohingya, mengatakan rekan-rekannya yang masih aktif di lapangan mengambil risiko luar biasa besar untuk mengumpulkan informasi tersebut.

"Menurutnya, kami biasa menyembunyikan diri saat pasukan keamanan mendekati dan menggeledah desa kami. Setelah mereka pergi, kami baru bisa mengumpulkan informasi dan gambar-gambar terkait kekerasan dan pelanggaran lainnya," kata Hossain.

"Bahkan juga pasukan keamanan kerap menargetkan orang-orang yang memiliki ponsel pintar untuk dibunuh," katanya. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya