Selasa , | WIB

Senin, 04 Desember 2017 - 08:42:44 WIB
LSM SEBUT DALAM KONFLIK GOLKAR JOKOWI DINILAI TAK TERLIBAT
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 47 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijenpost.com

Sesuai menyangkut pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 30 anggota DPD I Partai Golkar di Istana Bogor beberapa waktu lalu dinilai hanya sebagai komunikasi untuk meminta izin bagi Menteri Airlangga Hartanto, yang hendak mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Lantas saat itu pertemuan antara Jokowi dengan anggota DPD I Golkar berlangsung sekitar satu jam. Namun Airlangga disebut tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Jokowi sendiri didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Menurut Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz menilai, Airlangga sebagai Menteri Perindustrian memang sudah seharusnya meminta izin kepada Jokowi. Pertemuan itu menjadi satu kewajaran melihat status menteri yang disandang Airlangga saat ini. Sementara dia ( Jokowi ),  tidak terkait dengan polemik yang ada dalam tubuh Golkar terkait kedudukan ketua umum tersebut.

"Kemudian, saya tidak melihat adanya keterlibatan Pak Jokowi terhadap polemik Golkar kalau adanya komunikasi antara katakanlah seorang Menteri Airlangga dengan Presiden di dalam membicarakan partai menurut saya itu suatu hal yang biasa-biasa saja, suatu komunikasi yang memang perlu dijalin," ujarnya di kantor Kordinator LSM. PKA-PPD Seluruh Indonesia, Kota Surabaya, baru lalu.

Menyangkut sebagai seorang pembantu Presiden, Aziz mengatakan, sudah menjadi kewajiban untuk Airlangga melaporkan segala hal kepada Jokowi. Restu dari Jokowi kepada Airlangga, ditambahkan Aziz, juga bukanlah sebagai intervensi politik terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut. Restu itu hanyalah sebagai sinyal jika Jokowi mengizinkan menterinya untuk beralih dan mengurusi partai.

"Lalu pembantu Presiden kan harus lapor kepada presidennya, itu hanya basis komunikasi yang baik saja dan jangan ditafsirkan sebagai intervensi politik. Kalau Jokowi memberi izin kepada Airlangga untuk misalnya maju di Golkar itu bukan intervensi, itu sinyal bahwa yang namanya presiden memberi izin," ucapnya.

Mengenai nama Airlangga memang disebut-sebut menjadi calon kuat ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang kini menjadi tahanan KPK. Aziz menilai, salah satu kendala dalam Golkar adalah tidak kompaknya elite partai. Hal itu menjadi satu kendala yang harus cepat ditangani.

Sementara Golkar sendiri, dinilai Aziz, tidak dapat dipimpin oleh orang per orang atau hanya mengandalkan ketua umumnya saja melainkan harus dipimpin secara kolektif. “Permasalahan Golkar saat ini, saya lihat permasalahan adanya ketidakkompakkan ataupun miss communication di dalam elitenya sehingga tidak terjadi solidaritas yang kuat,” tuturnya.

Lanjut Aziz menilai, dengan banyaknya dukungan kepada Airlangga, dia dapat dengan mudah mengembalikan kejayaan Golkar. "Saya berharap memang seorang Airlangga dengan kredibilitasnya dan kepemimpinan yang baik akan bisa mengembalikan kejayaan Golkar ke depan dan tidak hanya itu juga tentu Airlangga membutuhkan satu kelompok kepemimpinan yang bisa mendukung dia," ucapnya. ( IP – DW )



Berita Lainnya