Kamis , | WIB

Sabtu, 09 Desember 2017 - 12:19:06 WIB
SEBAB MUSEBAB SESEORANG ATAU PEJABAT MELAKUKAN KORUPSI
Kabar Redaksi - Dibaca: 337 kali


Intelijenpost.com

Pimpinan Redaksi Intelijenpost : Sultan Ode Lahane Aziz.

Sesuai mengenai para koruptor yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta adalah manusia biasa. Mereka mengalami pasang surut keimanan. Ketika keimanan mereka melemah, kecenderungan berbuat jahatpun menguat termasuk korupsi dan berbagai niat jahat lainnya. Ada beberapa faktor seseorang melakukan tindakan korupsi dan menistakan diri dalam menjalan tugas dan amanah pekerjaannya antara lain :

  1. Sangat lemahnya keagamaan dan menurunnya kadar keimanan seseorang
  2. Menuruti keinginan hawa nafsu dan hanyut dalam kelezatan dunia yang seolah-olah begitu indah lagi memperdayakan.
  3. Pembelaan dan nepotisme terhadap keluarga secara berlebihan sehingga mematiakan sikap jujur, rasa keadilan, perilaku amanah, dan profesionalisme dalam dunia pekerjaan.
  4. Menempatkan para pejabat yang kurang ikhlas dalam pengabdian dan kurang bertanggung jawab dalam mengemban tugas sehingga mereka banyak melaukan tindakan curang.
  5. Terpengaruh dengan gaya hidup yang glamor dan serba hedonis.
  6. Terpengaruh dengan pemikiran dan prinsip-prinsip hidup yang menyimpang dan matrealistis.
  7. Terpedaya dengan kehebatan materi dan kenikmatan harta sesaat. Bahkan muncul anggapan bahwa harta adalah segala-galanya.

 Walaupun banyak undang-undang pidana yang mengatur masalah korupsi ini sebagai mana Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/061957 tentang tindak pidana koupsi. Tahun 1967 terbit undang-undang No. 24/Prp/1967 dan Kepres No. 228/1967 tentang pemberantasan korupsi.

Lantas demikian seterusnya sampai pada tahun 1998 terbit TAP MPR No. XI/MPR1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, tahun 1999 terbit UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tahun 2002 terbit UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahun 2004 terbit kepres No. 59/2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan tahun 2005 terbit kepres No. 11/2005 tentang tim koordinasi pemberantasan Tipikor.

Kemudian dalam perspektif hukum positif di Indonesia, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, dan dalam UU tersebut juga disebutkan sanksi bagi yang melanggar.

Korupsi dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam undang-undang korupsi yang berlaku di Malaysia korupsi diartikan sebagai risywah yang dalam bahasa Arab bermakna suap.

Lalu adapun dalam UU no. 31 tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001, disebutkan berbagai bentuk-bentuk/tindakan yang dianggap sebagai perbuatan korupsi, antara lain:

  1. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara, yakni tertera pada pasal 2 tentang melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, juga pada pasal 3 tentang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara.
  2. Korupsi terkait dengan suap-menyuap, diantaranya pada pasal 5 ayat 1 tentang menyuap pegawai negeri, pasal 13 tentang memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pasal 5 ayat 2 tentang pegawai negeri menerima suap, pasal 6 ayat 1 huruf a tentang menyuap hakim, dan pasal 6 ayat 1 huruf b tentang menyuap advokat.
  3. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, diantaranya pada pasal 8 tentang pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, pasal 9 tentang pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
  4. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan pemerasan, diantaranya pada pasal 12 tentang pegawai negeri memeras.
  5. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang, diantaranya pada pasal 7 ayat 1 tentang pemborong berbuat curang.
  6. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diantaranya pada pasal 12 huruf i tentang pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
  7. Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, diantaranya pada pasal 12 B tentang pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK. ( Intelijenpost.com )

 



Berita Lainnya