Jumat , | WIB

Senin, 18 Desember 2017 - 21:37:12 WIB
LSM SEBUT BAGAIKAN TELUR DIUJUNG TANDUK ITULAH NASIB YANG DIALAMI MAURITZ
Hukum & Kriminal - Dibaca: 286 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengataka, mantan Direktur Kepelabuhanan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang saat ini menjabat sebaga Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, tersandung kasus korupsi terkait OTT mantan Dirjen Perhubungan Laut, Antonius Budiono ( Tonny ).

Selanjutnya dalam kasus ini, Mauritz H.M, Sibarani dalam pemeriksaan jaksa Tipikor sebagai saksi terbukti dia ( Mauritz ) menerima suap sebesar Rp. 88 juta, kemudian sidang lanjutan mantan Dirjen Hubla, Senin (18/12/2017 ), Tonny mengatakan, pernah memberikan uang Rp. 100 juta, hingga Rp. 150 juta kepada Mauritz untuk diberikan kepada Paspampres, kalau hal ini demikian,  LSM sebut bagaikan telur diujung tanduk itulah nasib yang dialami Mauritz Sibarani saat ini, ujar Aziz.

Menurut Aziz, Kasus yang melanda Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak ini akan berbuntut panjang karena Panglima TNI Hadi Tjahjanto minta kasus ini segera diusut terkait oknum Paspampres yang menerima uang sejumlah Rp. 150 juta, dari pemberian atau hasil korupsi mantan Dirjen Perhubungan Laut, Tonny tersebut, kata Aziz.  

Sebab perkembangan awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan, apakah Tonny pernah memberikan uang 10.000 dollar Amerika Serikat kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani.

Kemudian menurut jaksa, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Tonny mengaku memberikan uang Rp 100 hingga Rp 150 juta kepada Mauritz, untuk diberikan kepada Paspampres. Keterangan itu dibenarkan oleh Tonny. "Itu benar. Itulah yang saya katakan ada kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya," ujar Tonny kepada jaksa KPK.

Lantas menurut Tonny, setiap ada acara, seperti kegiatan peresmian yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan, pihak pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana operasional untuk Paspampres. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya