Jumat , | WIB

Rabu, 03 Januari 2018 - 22:01:34 WIB
PEMERINTAH UTANG SUBSIDI PLN DAN PERTAMINA JADI PERTANYAAN LSM
Ekonomi Bisnis - Dibaca: 58 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, hal ini menjadi bahan pertanyaan LSM mengenai pemerintah utang subsidi PLN dan Pertamina ? Sedangkan kedua perusahan ini Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ).

Lanjutnya, otomatis dana awal untuk mendirikan kedua perusahan BUMN tersebut modalnya dari pemerintah, disamping itu mulai awal usaha pemerintah juga yang memberikan suntikan dana ( subsidi bantuan anggaran ), kenapa saat ini malahan terbalik pemerintah yang berutang sama kedua BUMN ini yakni, PLN dan Pertamina, hal ini diduga LSM ada kamuplase atau ada indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ) terkait keuangan negara, ujar Aziz.

Menurut Aziz, kalau pemerintah membayar utang sama PLN dan Pertamina berarti dua perusahan BUMN itu sudah dijual sahamnya ke – pihak asing sehingga hal ini dapat dikatakan di dalam negara ada kekuasaan negara lain ( di dalam negara ada negara ), kalau ini terjadi demikian LSM harapkan pemerintah harus transparan terhadap rakyat, tutur Aziz.

Imbuhnya, karena sepengatahuan rakyat bahwa PLN dan Pertamina itu perusahan milik negara ( BUMN ) karena pemerintah juga yang memberikan suntikan dana ( subsidi ) dan rakyat memanfaatkan aliran listrik dan membeli Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dari tahun ke – tahun harganya meninggi kenapa malahan negara pnya utang, tutup Aziz

Selanjutnya berita yang dilansir Intelijenpost.com mengenai, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pemerintah masih berutang subsidi yang belum dibayarkan ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Utang itu bahkan sudah melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Penyesuaian.

Hal ini namun, ia beralasan, tertundanya pembayaran utang subsidi tahun 2016 lantaran saat ini pemerintah masih berkutat dengan penyesuaian hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan perhitungan dua BUMN tersebut. Sekadar informasi, realisasi subsidi energi tahun 2016 mencapai Rp106,8 triliun atau 113,2 persen dari pagu anggaran APBNP 2016 sebesar Rp94,4 triliun. “Memang, masih ada (utang yang perlu dibayar), karena masalah perhitungan,” ujarnya ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (3/1).

Kemudian sayangnya, ia tak menyebut berapa besar utang pemerintah yang perlu dibayar ke dua badan usaha tersebut. Tak hanya itu, ia juga tak merinci kapan masalah perhitungan ini selesai. Ia melanjutkan, hal yang sama akan dilakukan untuk realisasi subsidi sepanjang tahun 2017. Pembayaran subsidi ini tentu juga harus menunggu audit BPK untuk menentukan kekurangan atau kelebihan pembayaran subsidi pemerintah.

Lantas mengenai realisasi penyaluran subsidi energi di tahun 2017 bengkak Rp4,7 triliun sepanjang tahun 2017. Dari target APBNP senilai Rp89,9 triliun, pemerintah justru merogoh kocek Rp97,6 triliun. “2017 kami tentu masih menunggu audit. Sekarang dibayar keseluruhan dulu,” terang Sri Mulyani. ( IP - *** )



Berita Lainnya