Selasa , | WIB

Jumat, 12 Januari 2018 - 09:29:57 WIB
LSM PERTANYAKAN MASALAH PELINDO III SERTIFIKASI TANAH PELABUHAN
Pelabuhan - Dibaca: 143 kali


Intelijenpost.com

TANJUNG PERAK SELAKU ASETNYA

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesi, Lahane Aziz mempertanyakan masalah PT. Pelabuhan Indonesia III ( Persero ) mengadakan sertifikasi tanah Pelabuhan Tanjung Perak selaku asetnya, dan dikuasakan pengelolanya serta menjual maupun disewa – sewakan itu mendapat perintah dari siapa dan diberikan hak itu berdasarkan Undang – Undang, Peraturan Pemerintah atau Keppres nomor berapa, jelasnya.

Menurut Aziz, padahal masalah ini bertentangan jelas berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri Nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan yang sangat luas dengan batas – batas, hak – hak dan kedaulatan yang ditetapkan dengan Undang – Undang.

Sesuai mengenai Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Ketentuan Umum, Pasal 1 ( 23 ) Daerah Lingkungan Kerja ( DLKr ) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Ketentuan Umum, Pasal 1 ( 24 ) Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLKp ) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Dan Ketentuan Umum, Pasal 1 ( 25 ) Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

Serta Ketentuan Umum, Pasal 1 ( 26 ) Otoritas Pelabuhan ( Port Authority ) adalah Lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai Otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Maupun Ketentuan Umum, Pasal 1 ( 27 ) Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai Otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Lantas, dengan adanya Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, otomatis mengenai PT. Pelindo III yang mengelola pelabuhan dan menguasai berbagai bidang bisnis di Pelabuhan Tanjung Perak, sesuai diperuntukan sebagai operator terminal penumpang kapal menurut izinnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor : 58 Tahun 1991, maka secara hukum gugur dengan sendirinya dan tidak berkuasa mutlak lagi di seluruh Pelabuhan Tanjung Perak, pungkas Aziz.   

Selanjutnya, berita yang dilansir Intelijenpost.com, sesuai menyangkut status tanah dan aset di pelabuhan, yang kini dikuasakan pengelolaannya ke PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)/Pelindo III, termasuk di Tanjung Perak segera disertifikasi. Selain pengembangan 11 proyek strategis, upaya ini sebagai jaminan kepastian secara hukum dalam pengusahaan tanah di wilayah perusahaan yang berkantor pusat di kawasan Tanjung Perak Surabaya tersebut.

“Lantas tujuannya, untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam pengusahaan tanah di wilayah Pelindo III,” cetus CEO Pelindo III IG. N. Askhara Danadiputra usai menandatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) terkait program sertifikasi tanah (PST) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Rabu (10/1/2018). ( IP - *** )

 



Berita Lainnya