Jumat , | WIB

Jumat, 12 Januari 2018 - 11:16:44 WIB
PERUSAHAAN INDUSTRI DI JATIM 60 PERSEN DIDUGA BUANG LIMBAH KE BERANTAS
Berita Jatim - Dibaca: 59 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com  

Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan,  terdapat indikasi berbagai perusahan industri di daerah aliran sungai (DAS) Berantas Jawa Timur yang membuang limbahnya langsung tanpa melalui instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Sehingga dalam waktu dekat LSM. PKA – PPD akan melaporkan hal ini kepada Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan, agar pihaknya akan memberi penjelasan kepada industri-industri yang membuang limbah langsung harus memiliki IPAL.

"Lantas ditengarai ada industri yang buang limbahnya langsung, masalah ini LSM harapkan  kepada mereka pengelola perusahan industri bahwa harus taat aturan, harus punya IPAL," terang Aziz saat dikonfirmasi Intelijenpost.com mengenai revitalisasi sungai Berantas di kantornya Jl. Tegalsari No.2 Surabaya, baru lalu, Jumat (12/1).

Selanjutnya Aziz mengatakan, saat ini 60 persen perusahaan industri di Jawa Timur berada di DAS Berantas. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun Intelijenpost dari sumber yang dapat dipercaya mengatakan, baru sekitar 40 persen perusahaan yang memiliki IPAL. Bahkan, dari data di lapangan, ada kurang lebih dari 60 perusahaan tekstil, perusahan kimia, perusahan bahan plastik serta industri lainnya tidak memiliki IPAL, kata sumber ini.

"Mengenai hal ini (pendataan industri) yang kami harus sama-sama hitung jumlah industrinya, karena izin itu tidak hanya dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan izin-izin dari perindustrian dulu kan dilimpahkan ke BKPM. Sejak otonomi daerah dilimpahkan ke provinsi dan kabupaten/kota," paparnya.

Menurut dia, tak akan ada perubahan roadmap revitalisasi Berantas dari program yang sebelumnya, dan masih dipakai dengan beberapa penyesuaian. Ia menyatakan, program penataan Sungai Berantas yang sebelumnya tidak berjalan karena tidak ada institusi utama yang mendorong berjalannya program tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan menyebar dari pusat, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah tanpa satu komando.

"Lanjut mintanya, penegak hukum nanti akan bergabung dengan kementerian lingkunagna karena undang-undangnya kan gitu. Mulai dari pertama imbauan, sosialisasi, teguran, baru kita tegakkan hukum. harapannya para industri tersebut memperbaiki IPAL-nya," terang Aziz.

Lalu untuk langkah awal, Kemenperin harus mendata industri yang Hak Guna Bangunan (HGB) sudah habis. Dengan demikian, ada kemungkinan opsi untuk relokasi terhadap industri tersebut. "Selain fasilitas pengolahan limbahnya diperbaiki, bisa juga didata industri yang HGB-nya sudah habis. Kalau habis jangan diperpanjang disana lagi, mereka disarankan untuk pindah ke kawasan-kawasan industri yang lebih representatif," tutur Aziz. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya