Jumat , | WIB

Senin, 15 Januari 2018 - 17:02:42 WIB
LSM MINTA MENTERI PERHUBUNGAN TEGUR SATPOL AIRUD YANG SERING PERIKSA DOKUMEN KAPAL
Pelabuhan - Dibaca: 139 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz minta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Dirjen Perhubungan Laut R. Agus untuk segera menegur Satuan Polisi Air Dan Udara yang sering melakukan pemeriksaan dokumen terkait kapal yang keluar – masuk pelabuhan.

Menurutnya, sesuai data dan informasi yang dihimpun LSM. PKA – PPD Kordinator Seluruh Indonesia mengenai adanya laporan atau keluhan dari oknum pengurus dan pemilik kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Ambon dan khususnya di Maluku, serta di pelabuhan yang ada diseluruh Sulawesi pada umumnya, mengenai oknum – oknum Satpol Airud yang melakukan operasi di pelabuhan tersebut tiap hari melakun pungutan liar ( pungli ) terhadap kapal yang sedang keluar – masuk pelabuhan ini, kata oknum tadi.

Lantas oknum petugas Satpol Airud ini melakukan pungli dengan modus, memeriksa muatan dan dokumen kapal, apabila ada surat dokumen kapal dianggap belum memadai maka pengurus atau pemilik kapal dimintai uang sampai jutaan rupiah, tapi bila kapal itu sudah memenuhi syarat untuk berlayar, oknum petugas Satpol Airud tadi minta uang ngemel antara Rp. 50 ribu – sampai Rp. 500 ribu, ujar oknum pengurus yang tidak mau disebut jati dirinya.

 Lanjut Aziz, padahal sesuai Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; a. bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance);

Mengenai 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40(1); .. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahup 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008; MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER. PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (PORT CLEARANCE). BABI KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

2. Surat PerSetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. 3. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan .dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perund~ng.•undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

4. Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal adalah pejabat kesyahbandaran yang ditunjuk, dan telah memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kesyahbandaran. 5. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. '

6. Kewajiban Kapal Lainnya adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku di bidang pelayaran.

Imbuhnya, LSM harapkan kepada Menteri Perhubungan bersama Dirjen Perhubungan Laut segera menegur oknum Satpol Airud yang melakukan pungli terhadap kapal yang keluar – masuk pelabuhan dan hal ini sudah dilakukan lama serta bukan rahasia umum lagi, terus terang petugas Syahbandar di pelabuhan mengetahui kejadian ini, tapi tidak berani menegur cuma hanya mengelus dada, ungkap Aziz. ( IP - *** )



Berita Lainnya