Minggu , | WIB

Kamis, 21 Agustus 2014 - 19:22:05 WIB
LSM MINTA KPK USUT DINAS NAVIGASI AMBON
Korupsi - Dibaca: 27144 kali


ADA  INDIKASI KORUPSI  PROYEK  MERCUSUAR  DIPULAU  LUSIPARA
AMBON,INTELIJENPOST.COM Dinas Kenavigasian Dirjen Perhubungan Laut di Ambon ( Maluku ) mengadakan proyek pembangunan Mercusuar, Kantor dan tempat istirahat atau kata lain sejenis Losmen dengan menghabiskan dana sebanyak Rp. 3,5 meliar, sedangkan proyek yang dibangun di pulau tujuh ( Kepulauan Lusipara ) di atas tanah seluas 250 M2 ini adalah milik masyarakat Negeri Latuhalat yang sudah sejak tahun 1875 berusaha dan mendiami di tempat itu, dengan bukti Pemerintah Negeri Latuhalat Wilayah Nusaniwe membuat Surat Pemberian Hak Nomor : 19/Lth/1981, tanggal 21 Maret 1981, kepada Sdr. BAGONG bin LAMARUNGA makanya tanah ini masih bermasalah karena terkesan Navigasi Ambon merampas hak tanah milik masyarakat karena tidak didasari gantirugi, jual beli maupun perjanjian lainnya.
 

Selanjutnya dengan permasalahan ini, karena pihak ahli waris dari BAGONG bin LAMARUNGA sudah menemui Dinas Kenavigasian Ambon bagian pelaksana proyek A. FOLPOKE dan juga sebagai yang bertanggung jawab dilokasi pulau tujuh ( Kepulauan Lusipara ), namun yang bersangkutan terkesan menghambat – hambat ahli waris ini supaya tidak bisa menuntut hak atas tanah miliknya, bahkan untuk mau menemui Kepala Navigasi Ambon pun di haling – halangi dan diberikan janji – janji palsu sampai hari ini belum ada penyelesaian dari pihak ahli waris dengan Dinas Navigasi tersebut, ujar Mutiara Bagong.

Pulau LuciparaDengan mengalami jalan buntu dalam pengurusan hak atas tanahnya baik dengan cara ganti rugi, dibeli atau diikat dengan suatu perjanjian lain antara pihak ahli waris BAGONG bin LAMARUNGA dengan pihak Navigasi Ambon. Akhirnya perkara ini sampai di tangan LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA-PPD )Kepala kordinator seluruh Indonesia Lahane  Aziz pada saat berada di Ambon dalam rangka mengadakan investigasi khusus pengawasan Pemerintah terkait Kinerja dan Korupsi di Ambon – Maluku, jelas Aziz.

Laporan dari ahli waris sekaligus memberikan kuasa khusus kepada LSM.PKA-PPD untuk menindaklanjuti  penyelesaian kasus ini baik secara perdata maupun pidananya, maka pada tanggal 1 April 2014, saya bentuk tim untuk mengadakan investigasi serta dibantu oleh masyarakat dengan menaiki motor boat milik nelayan ke pulau tujuh dan pulau tiga ( Kepulauan Lusipara ) dimana tempat poroyek mecusuar dan tanah milik ahli waris BAGONG bin LAMARUNGA yang dianggap bermasalah tersebut, cetus  Aziz.

Menurut Ketua LSM.PKA-PPD dari hasil investigasi kami di lokasi, benar proyek mercusuar, bangunan kantor serta tempat istirahat tamu ( turis dari manca Negara maupun lokal ) ini benar – benar dibangun di atas tanah milik ahli waris tersebut ( masyarakat ) dan dilihat dari kondisi seluruh proyek baik mercusuar, bangunan kantor dan tempat istirahat ini terbilang bangunan permanen biasa, jadi kalau proyek ini menghabiskan anggaran Rp. 3,5 meliar sudah jelas tidak sesuai dan sudah terindikasi korupsi, ungkap Aziz.

Imbuh Aziz, ini sebagai bahan konfirmasi LSM kepada Kepala Navigasi Ambon, Dirjen Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan serta instansi lain yang berkopeten dengan masalah anggaran Pemerintah yang disalurkan kepada proyek mercusuar serta sarananya di Kepulauan Lusipara, pulau tujuh Ambon – Maluku , dari kondisi bangunan proyek tidak memadai dengan anggaran sebanyak Rp. 3,5 meliar, sedangkan tanahnya seluas 250M2 ini saja terkesan merampas tanah milik masyarakat yang sah secara hukum,hal ini KPK sudah bisa mengambil tindakan karena menyalahgunakan jabatan dan diduga perbuatannya melanggar hukum serta jelas melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ), segera ditindak. ( IP )


Berita Lainnya