Jumat , | WIB

Selasa, 06 Februari 2018 - 13:24:00 WIB
DUGAAN PIDANA INSIDEN LONGSOR BANDARA POLISI BELUM SELIDIKI
Halo Polisi - Dibaca: 75 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijenpost.com

Sesuai mengenai pihak kepolisian belum menyelidiki dugaan pidana insiden longsor underpass (terowongan) rel kereta api Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan, kepolisian fokus pada pertolongan korban dan pemulihan lebih dahulu dan setelahnya baru mulai penyelidikan. "Kami belum melakukan upaya-upaya apakah ada pelanggaran di situ atau mengarah ke perbuatan melanggar hukum,” kata Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/2).

Lanjut Iqbal menyatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat ini memerintahkan seluruh kepala kepolisian di seluruh tingkat satuan wilayah untuk mewaspadai berbagai potensi bencana akibat meningkatnya intensitas hujan.

Mengenai Polri, katanya, telah bekerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk penanganan bencana tersebut. "Operasi-operasi kemanusiaan yang kami lakukan, Kapolri sudah memerintahkan sejak awal untuk jajaran Polri dimana pun berada untuk melakukan persiapan-persiapan terkait bencana alam karena ini adalah masanya musim hujan," ucap dia.

Lantas dinding sepanjang 20 meter pada terowongan rel kereta api Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, ambrol, Senin (5/2). Insiden itu terjadi di underpass parimeter Km. 8+6/7 jalur Bandara Soetta-Batuceper, pada Senin (5/2) pukul 18.10 WIB.

Satu dari dua korban, Dyanti Dyah Ayu (24),  meninggal dunia di RS Mayapada, Tangerang. Dyanti sempat menjalani perawatan sekitar tiga jam setelah dievakuasi petugas sekitar pukul 03.00 WIB.

Kemudian Pasal 60 UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pengganti UU 18/1999 sendiri menyebutkan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, pengguna jasa atau penyedia jasa (kontraktor) dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan. ( IP – BOY )

 



Berita Lainnya