Senin , | WIB

Rabu, 21 Februari 2018 - 08:28:32 WIB
PERTAHANA TERJARING OTT KPK BISA IKUT PILKADA MENDAGRI SEBUT
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 233 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz menanggapi masalah Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo sebut pertahana terjaring OTT KPK bisa ikut pilkada, hal ini menurut Aziz secara tidak langsung sudah mencederai hukum serta dapat dikatakan pemerintah ( Mendagri ) juga melindungi dan memelihara pelaku kejahatan, seharusnya apapun alasannya sesuai norma hukum mengenai pertahana yang sudah jadi tersangka harus dibatalkan pencalonannya.

Lanjut Aziz, sesuai Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) dan UU ini menyebutkan, bahwa hanya kandidat yang meninggal dunia, berhalangan tetap, dan menjadi terpidan yang tak bisa mengikuti Pilkada. Untuk itu Aziz minta kepada Mendagri ( pemerintah ) coba cermati dan pahami mengenai penjelasan UU tersebut, ujar Aziz.

Hal ini, untuk menganjal atau membatalkan pertahana sebagai calon Pilkada karena sebagai tersangka sudah jelas harus diperiksa dan diamankan oleh penyidik KPK mengenai barang buktinya maupun orangnya serta ini merupakan kewenangan mutlak KPK, disamping itu tidak bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada karena hal ini masuk dalam penjelasan UU tersebut mengenai berhalangan tetap, kata Aziz.

Sementara menyangkut hal ini, KPK menjadikan seseorang jadi tersangka jelas sudah ada alat bukti apalagi ini menyangkut Operasi Tangkap Tangan ( OTT ), dia ( Aziz ) mengatakan, berikan kewenangan dan leluasanya KPK untuk menangani kasusnya, sehingga tidak terkesan Mendagri ikut intervensi hukum dan menghalang – halangi tugas KPK, tutur Aziz.

Selanjutnya berita yang dilansir Intelijenpost.com mengenai, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan para kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tetap bisa mengikuti tahapan Pilkada serentak 2018. "Tahun lalu ada calon yg ditahan dan menang mutlak itu tetap saya lantik. Aturannya, jika yang bersangkutan belum memiliki ketetapan hukum ya tetap jalan [pencalonannya]," ungkap dia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (20/2).

Lantas ia mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada UU itu disebutkan bahwa hanya kandidat yang meninggal dunia, berhalangan tetap, dan menjadi terpidana yang tak bisa mengikuti Pilkada. Tjahjo mengatakan bahwa aturan tersebut telah mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi seseorang meski sudah berstatus tersangka.

Maka oleh sebab itu, calon kepala daerah yang telah ditangkap maupun yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK tetap memiliki hak untuk mengikuti Pilkada. "Kalau misalnya nanti dia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tapi dalam persidangan tidak terbukti bersalah, ini kan merugikan juga," tukas Tjahjo.

Bahkan terlepas dari itu, Mendagri menyayangkan sikap para kepala daerah yang seharusnya sudah paham dan berhati-hati terhadap potensi-potensi korupsi. Padahal, ia mengaku sering memperingatkan hal itu kepada mereka. "Saya sudah sampaikan, dana hibah, bansos, mekanisme pembelian barang jasa, jual beli jabatan, retribusi dan pajak itu area rawan korupsi. Masa kita harus awasi 24 jam, itu kan urusan masing-masing pribadi," tutur Tjahjo.

Mengenai hal ini, KPK telah menangkap lima kepala daerah dalam dua bulan pertama 2018 lewat operasi tangkap tangan. Sebanyak empat di antaranya merupakan calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018 atau petahana.

Lalu mereka adalah Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Dalam kasus mereka yang ditangani KPK, Nyono, Marianus, dan Imas disangkakan sebagai penerima suap, sedangkan Mustafa diduga sebagai pemberi suap. ( IP - *** )



Berita Lainnya