Senin , | WIB

Selasa, 13 Maret 2018 - 11:31:37 WIB
P3SI SEBUT TAK BISA BEDAKAN PROSES HUKUM DAN POLITIK TERKESAN PEMERINTAH INTERVENSI KPK
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 205 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua umum Paguyuban Pejuang Pers Seluruh Indonesia  ( P3SI ) Lahane Aziz menilai pemerintah mencoba melakukan intevensi terhadap proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Aziz sebut, terkesan seruan ini menunjukan pemerintah tidak bisa membedakan mana proses hukum dan politik. Aziz juga mengatakan, pilkada merupakan proses politik, sementara yang dilakukan oleh KPK adalah proses hukum. "Sehingga kalau (muncul) pernyataan seperti itu, pemerintah secara terang benderang dan secara sadar, mencoba untuk mengintervensi proses hukum," kata Aziz, saat dihubungi Intelijenpost.com, Selasa (13/3/2018).

"Sementara hal yang kayak begitu sebenarnya pemerintah tidak boleh masuk untuk mengintervensi, menunda, ataupun menyarankan, biarkan proses (hukum) itu berjalan ," ujar Aziz  lagi. Lantas dia tidak setuju proses hukum yang dilakukan KPK berpotensi masuk ke ranah politis. "Ini yang jadi masalah, pemerintah gagal membedakan mana yang proses hukum, dan mana yang proses politik," ucap Aziz.

Mengenai hal ini seharusnya, kata Aziz, pemerintah memilah dan menjelaskan ke publik bahwa dua hal itu merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak mencampur adukan keduanya, terkait masalah itu dia tidak setuju alasan penetapan tersangka dapat mengganggu proses pilkada menjadi tidak kondusif. "Buktinya lima kepala daerah yang dijadikan tersangka oleh KPK daerahnya aman-aman saja sampai sekarang,"pungkasnya.

Perlu dipertimbangkan masalah ini, justru kalau pemerintah menunda penetapan tersebut setelah pilkada, jika calon tersebut terpilih sebagai kepala daerah, maka yang dirugikan ialah masyarakat. "Justru penting proses penegakan hukum ini dilakukan sesegera mungkin, agar masyarakat terbantu memilih kepala daerah yang tidak punya persoalan," tutur Aziz.

"Imbuh Aziz, bahkan kalau kemudian kepala daerah bermasalah terpilih, dan baru setelah itu KPK melakukan proses hukum, artinya kita sia-sia berdemokrasi, menghabiskan uang, dan hasilnya kepala daerah yang dipenjara kemudian hari. Jadi itu menurut saya, yang menjadi kekeliruan juga dari cara pandang itu."

Selanjutnya berita yang dilansir Intelijenpost.com mengenai, advertisment Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka. Hal itu disampaikan usai pihaknya bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018.

Lantas rakorsus Pilkada itu dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan. Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

"Hal ini kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Lalu menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik. Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya.

Namun oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari parpol atau yang mewakili para pemilih. Wiranto mengatakan bahwa permintaan tersebut juga berasal dari penyelengara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Tidak berlebihan kalau permintaan dari penyelengara pemilu ditunda dululah. Setelah itu silakan dilanjutkan," kata Wiranto. ( IP – DW )



 



Berita Lainnya