Selasa , | WIB

Kamis, 18 September 2014 - 14:16:31 WIB
PROYEK MERCUSUAR LUCIPARA KENAVIGASIAN AMBON INDIKASI KORUPSI
Korupsi - Dibaca: 11953 kali


Kantor Navigasi Ambon

DIDUGA  DIRJEN  PERHUBUNGAN  LAUT  TERLIBAT

AMBON, INTELIJENPOST.COM Anggaran dan proyek dari Dinas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dikucurkan kepada Dinas Kenavigasian Ambon sebanyak kurang lebih Rp. 3,5 meliar, dan dana itu diperuntukan proyek pembangunan toreng mercusuar, ruangan kantor dan rumah tinggal atau tempat istirahat petugas penjaga toreng tersebut yang dibangun di Pulau tujuh (Pulau Lucipara ).

Intelijen Post coba menghubungi via hand phone No. 085243382XXX, milik J. Folfoke yang ditugaskan dari Navigasi Ambon sebagai petugas pengawas pelaksanaan proyek mercusuar ini,namun yang bersangkutan tidak mau menjawab malahan mematikan telepon genggamnya kitika  untuk dikonfirmasi terkait dugaan korupsi dana proyek  mercusuar, bangunan dan tanah sebesar Rp. 3,5 meliar di Pulau Lucipara yang masuk dalam petuanan Negeri Latuhalat, Kotamadya Ambon.

Menurut Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daeah ( PKA-PPD ) seluruh Indonesia Lahane Aziz mengatakan, dari hasil investigasi dan data yang dihimpun tim LSM kami yang turun langsung kelokasi proyek di Pulau Lucipara tersebut, kalau dilihat dari kondisi proyek toreng mercusuar, ruangan kantor  dan rumah tempat istirahat petugas jaga ini,paling habiskan anggaran sekitar Rp. 1,8 meliar, serta lokasi tanah yang digunakan untuk proyek tersebut luasnya sekitar 250 M2, masih bermasalah karena tidak dibayar atau secara tidak langsung merampas tanah milik masyarakat ( milik Keluarga Labagong ), kata Aziz.

Karena proyek ini anggarannya dari Dinas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, karena ada indikasi korupsi dana proyek tersebut kurang lebih Rp. 1,7 meliar, maka sudah jelas kepala Kenavigasian Ambon dan Kepala pengawas pelaksanaan proyek serta Dirjen Perhubungan Laut ikut terlibat untuk mempertanggung jawabkan keuangan negara dan LSM.PKA-PPD minta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk memeriksa ketiga pejabat ini, tegas Aziz. ( IP )

Berita Lainnya