Selasa , | WIB

Senin, 29 September 2014 - 12:32:49 WIB
KEPALA BANDARA BERMASALAH MULAI DARI BANDARA SUGIMANURU, MELANGUANE SAMPAI BANDARA BIMA
Nusantara - Dibaca: 36621 kali


Bandara Udara Sultan Muhammad Salahuddin - Bima

TALAUT,INTELIJENPOST.COM Selama kurang lebih empat tahun lapangan terbang ( bandara ) Sugimanuru di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, tidak aktif beroperasi atau tidak beraktifitas karena selama bandara itu dibangun pada tahun 2010 sampai selesai tidak pernah satu pesawatpun mengadakan penderatan maupun penerbangan dan pada saat itu Kepala bandara Sugimanuru, Muhamad Auryadin SE, MM Pub, sampai pertengahan tahun 2012 pindah ke – bandara Melanguane Talaut Sulawesi Utara.

Pada awal selesai dibangun bandara Sugimanuru, kemudian dibangun tambah panjang lapangan pacuh dan perluasan bandara termasuk anggar dan avronnya, waktu proyek ini masih Kepala Bandaranya tetap Muhamad Auryadin SE, MM Pub, setelah pertengan tahun 2012, baru pindah di bandara Melanguane dan proyek kelanjutan bandara Sugimanuru baru selesai sekitar 60% - dan sisa proyek 40 % diselesaikan sama kepala bandara yang baru.

Karena proyek bandara Sugimanuru tersebut sempat berhenti dan pemborong dari Surabaya – Jawa Timur melarikan diri karena ada indikasi korupsi dengan Kepala bandara Muhamad Auryadin SE, MM Pub tersebut, terkait bahan material dan pengaspalan landasan maupun kelengkapan pekerjaan lainnya, kata berbagai sumber di Muna pada saat itu.

Bermuara adanya dugaan korupsi di bandara Sugimanuru ini, informasinya terjadi penyimpangan mulai dari dana anggaran pembuatan bandara mulai tahun 2010 – sampai dengan proyek kelanjutannya yang diperkirakan menghabiskan anggaran dan Pemerintah dirugikan meliaran rupiah.

Adanya indikasi korupsi di bandara ini, LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA-PPD ) kordinator seluruh Indonesia mengadakan tim investigasi yang dipimpin Lahane Aziz dengan mendapat rekomendasi dari Menteri Perhubungan – RI, Fredy Numberi  agar tugas investigasi LSM ke bandara Sugimanuru tidak dihambat dan informasinya ditampung serta diproses di Kementerian tersebut, ujar Aziz.

 Intelijen Post coba konfirmasi dengan Kordinator LSM.PKA-PPD seluruh Indonesia  mengenai sepak terjangnya mantan Kepala bandara Sugimanuru yang saat ini menjadi Kepala bandara Melonguane Auryadin SE, MM Pub, apa ada unsur korupsinya atau masalah apa lagi, informasi sementara ada demo terkait tanah bandara milik masyarakat Talaut belum dibayar dan masalah SPBU berada dalam lokasi bandara.

Menurut Lahane Aziz, Kepala bandara seperti Muhamad Auryadin SE, MM Pub, kepala seperti Dia jangan dilepas control karena ada punya indikasi korupsi, makanya LSM.PKA-PPD akan awasi terus dimana tempat tugasnya dan sampai dimana kinerjanya. Sekarang terbukti  sempat melarikan diri pada saat lima puluh ( 50 ) warga Talaut menduduki bandara selama 2 hari dalam aksi demo atau pendudukan atas akses vital oleh warga yang menklaim sebagai pemilik dari lahan bandara itu, menyebabkan penerbangan dari Melanguane  ke  Manado terhenti, ucap Aziz.

Terkait dengan terhentinya atau bandara ditutup sementara waktu, Kepala bandara Melanguane, Muhamad Auryadin SE, MM Pub mengatakan, jadi selama SPBU tidak direlokasi, maka bandara Melanguane tetap tidak ada akses penerbangan. Kapan bandara ini dibuka kembali, itu tergantung kapan SPBU sudah tidak lagi beroperasi dan di pindahkan baru penerbangan bisa berjalan lancar, kata Auryadin pada saat jumpa pers.

Imbuh Aziz, perjalanan karier Kepala bandara Muhamad Auryadin SE,MM Pub, mulai dari bandara Sugimanuru – Muna ( Sulawesi Tenggara ) meninggalkan borok dugaan korupsi perluasan bandara, kemudian menjadai Kepala bandara Melangguane juga buat masalah dengan Bupati terkait lokasi SPBU dan di demo masyarakat Talaut terkait tanah bandara milik masyarakat belum dibayar.

Sekarang Auryadin SE, MM Pub, baru saja dilantik menjadi Kepala bandara di Bima – Nusa Tenggara Barat ( NTB ), sudah pasti akan mengalami masalah lagi karena tanah bandara sebagian milik masyarakat belum selesai dibayar, serta sudah pasti akan terbentur dengan masalah baru lagi karena boleh percaya atau tidak,” pejabat siapa saja yang pernah bertugas dan merugikan keuangan Pemerintah Sulawesi Tenggara, Pejabat itu akan bermasalah terus dan buntut – buntutnya akan terperangkap masuk penjara dan harta kekayaannya akan musnah  alias jatuh miskin, jelas Sultan Ode Lahane Aziz. (IP)

Berita Lainnya