Rabu , | WIB

Selasa, 24 April 2018 - 10:08:53 WIB
DI NABIRE BELUM TERIMA GAJI DARI PEMPROV PULUHAN GURU PNS
Nusantara - Dibaca: 113 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijenpost.com

Sesuai menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan 33 dari sekitar 800 guru Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Nabire, Papua, belum menerima gaji sejak Januari 2018 hingga kini.

Selanjutnya mereka adalah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) bergolongan III C ke atas dengan rata-rata gaji Rp3 juta sampai Rp4 juta. Menurut pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad, masalah tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.

Hal ini, pemerintah pusat resmi mengalihkan pengelolaan SMA/SMK menjadi tanggung jawab pemprov per 1 Januari 2017. Dengan demikian, gaji guru PNS dibayarkan oleh pemprov melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). "Padahal, itu yang namanya gaji SMA/SMK sudah jelas per 1 januari 2017 menjadi tanggung jawab gubernur. Tetapi, memang di Papua belum selesai beberapa kabupaten. Ini lagi ditelusuri dan sudah ada rekonsiliasi kemarin," kata Hamid di kantornya, Jakarta, Senin (23/4).

Lanjut Hamid menyebut Kemendikbud tidak bisa mengontrolnya secara intensif karena proses penyaluran gaji melalui mekanisme APBD. Saat ini, Kemendikbud sedang berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk membayarkan hak-hak para guru tersebut. Hamid menuturkan, lambatnya penyaluran gaji guru di Nabire lantaran masalah administrasi. "Intinya kita harus selesaikan. Kasihan guru kita sudah mulai mengajar dari Januari sampai April. Wong kita terlambat gaji satu bulan saja sudah hiruk-pikuk," ujarnya.

Mengenai Pemprov Papua, kata Hamid, berjanji membayar tunggakan gaji para guru itu pada Mei mendatang. Sementara itu, Kemendikbud tengah mengupayakan akses untuk kemudahan pemberian tunjangan dan insentif guru non-PNS. Selama ini, guru non-PNS menerima tunjangan dan insentif melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Lantas Hamid menilai mekanisme itu rentan masalah, seperti retur gaji akibat salah identitas rekening dan sebagainya. "Kalau langsung KPPN ke rekening guru, kita enggak tahu berapa yang retur, berapa yang bermasalah," ujarnya.

Sementara oleh sebab itu, Kemendikbud memulai kerjasama dengan tiga bank yaitu Mandiri, BNI, dan BRI untuk penyaluran tunjangan dan insentif ke rekening guru non-PNS setiap triwulan. "Dengan cara ini, kita bisa langsung tahu apa masalahnya. Berapa guru yang tertolak, dan bisa kita selesaikan dalam 1-2 hari. Lebih cepat dibanding kita harus nunggu dari KPPN dan seterusnya," kata Hamid.

Menyangkut masalah ini, terdapat tiga jenis penghargaan kepada guru non-PNS yaitu tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, dan insentif. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan khusus diberikan sebagai kompensasi kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Sedangkan insentif diberikan kepada guru non-PNS yang diangkat oleh pemerintah, pemda, satuan pendidikan, atau masyarakat. ( IP – TIO )



Berita Lainnya