Rabu , | WIB

Selasa, 07 Oktober 2014 - 23:20:04 WIB
PT. MULIA PACIFIC RESOURCES PERUSAHAN TAMBANG NIKEL
Nusantara - Dibaca: 27581 kali


DUA PERUSAHAN LAINNYA DIDUGA  TAK  MILIKI  IJIN
SULTENG,INTELIJENPOST.COM PT. Mulia Pacific Resources ( PT. MPR ) bergerak sebagai perusahan tambang Nikel, bekerja sama dengan PT. Sulawesi Lesor Tambang  untuk sebagai investornya dan perusahan – perusan ini mengadakan operasi tambang di Desa Lambolo, Kronodale, Kabupaten Morowali Utara, selain dua perusahan ini ada juga PT. Bintang Delapan Mineral yang terletak di Desa Falufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali – Sulawesi Tengah, diduga perusahan – perusahan ini tidak memiliki ijin pengelolaan tambang resmi dari Pemerintah (Minerba ).

Adanya dugaan terkait keabsahan tiga perusahan dalam pengelolaan tambang ini, karena beberapa wartawan dari beberapa media yang minta konfirmasi dengan Pimpinan PT. Mulia Pacific Rescources ( PT. MPR ), Rony Sitaba selalu menghindar dan melalui petugas keamanan ( security ) mengatakan tidak ada dikantor atau sibuk dan hal ini sudah berulang – ulang kali, kata wartawan – wartawan tadi.

Padahal menurut salah satu wartawan atau Media, Berita Investigasi Nasional ketika dikonfirmasi Intelijen Post mengatakan, kami rekan – rekan wartawan ini merasa curiga apakah tiga perusah pengelolaan tambang tersebut memiliki ijin resmi atau tidak, karena tujuan adanya konfirmasi dengan pimpinan perusahan ( Rony Sitaba ) mau menanyakan apakah sudah ada ijin antara lain, ijin pengelolaan tambang ( IUP ), ijin pemurnian tambang, ijin angkut barang tambang, kalau ekspor juga pakai ijin ekspor, dan memiliki ijin Clear and Clean dari Pemerintah ( Minerba ), ujarnya.

Pengertian dari permasalahan ini sesuai prosedur adalah merupakan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk : 1. Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja pertambangan, 2. Keselamatan Operasi Pertambangan, 3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang, 4. Upaya Konsevasi sumber daya mineral dan batu bara, 5. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan, Read the rest of this entry, kata LSM. PKA-PPD.

Sementara bermuaranya permasalahan tambang pada umumnya di Sulawesi Tengah di tengarai 75% belum memiliki ijin lengkap dari Pemerintah ( Menteri ESDM ), mengapa perusahan – perusahan ini tetap bisa beroperasi karena diduga oknum Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian ikut menerima upeti dari perusahan yang nakal tersebut, ungkap sumber yang dapat dipercaya.  ( IP – LA )



Berita Lainnya