Rabu , | WIB

Jumat, 04 Mei 2018 - 11:13:23 WIB
P3SI : BELUM TERPENUHI KEUNTUNGAN BUMN UNTUK TINGKATKAN PELAYANAN
Ekonomi Bisnis - Dibaca: 140 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua umum Paguyuban Pejuang Pers Seluruh Indonesia ( P3SI ) Lahane Aziz menilai beberapa perusahan milik BUMN di wilayah pelabuhan yakni, PT, ( Persero ) Pelabuhan Indonesia III ( Pelindo ) dan anak perusahannya PT. Terminal Petikemas Surabaya ( TPS ), PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia ( BJTI ), PT. Pelindo Daya Sejahtera ( PDS ) serta anak – anak perusahan milik Pelindo III lainnya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, belum terpenuhi mengenai keuntungan BUMN untuk tingkatkan pelayanan dan mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Aziz menjelaskan, PT. Pelindo III dan anak – anak perusahannya di Pelabuhan Tanjung Perak, masi utamakan usaha diberbagai bidang sehingga terkesan persaingan usaha tidak sehat ( monopoli ), sehingga para pengusaha yang ada di sekitar pelabuhan tersebut banyak yang gulung tikar alias tutup usahanya ( bangkrut ) karena seluruh bidang usaha sudah dikuasai PT. Pelindo III bersama anak perusahannya, ujar Aziz.

Mengenai hal ini, P3SI menemui beberapa pengusaha yang ada di pelabuhan mengatakan, setelah PT, ( Persero ) Pelindo III mengusai berbagai bidang usaha di pelabuhan, kami para pengusaha sekitar pelabuhan mengalami kemunduran usaha karena adanya aturan – aturan yang dibuat perusahan milik plat merah tersebut sehingga kami merasa terjepit sebab jasa yang didapat dari pemilik barang dan usaha harus membayar jasa ini kepada Pelindo III sesuai aturan yang dibuat serta ada di pelabuhan itu, kata beberapa pengusaha yang tak mau jati dirinya disebut.

Selanjutnya berita yang dilansir Intelijenpost.com mengenai, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal menegaskan bahwa BUMN merupakan agen pembangunan yang berperan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. "Oleh sebab itu keuntungan yang diperoleh BUMN sangat diperlukan untuk keberlanjutan usaha dan utamanya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kontribusi terhadap kemakmuran rakyat," ujar Hambra di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Sementara Hambra mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan sebagai perwakilan pemerintah dalam sidang perkara pengujian UU BUMN di Mahkamah Konstitusi. Agar kontribusi dan peran BUMN tersebut dapat tetap dilaksanakan oleh BUMN, maka BUMN dikatakan Hambra harus dalam kondisi sehat dan hidup berkelanjutan. "Berkelanjutan itu hanya dapat dicapai apabila BUMN mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya, mengingat BUMN sebagai badan usaha memiliki kompetitor di sektornya masing-masing," kata Hambra.

Maka di satu sisi BUMN dituntut untuk dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap kemakmuran rakyat, serta juga dapat bertahan dalam kompetisi dengan pelaku usaha lainnya, tambah Hambra. " Lantas oleh sebab itu BUMN harus tetap berupaya mengejar atau memupuk keuntungan melalui prinsip efisiensi, dan produktivitas, dan utamanya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kontribusi terhadap kemakmuran rakyat," pungkas Hambra.

Mengenai permohonan uji materi yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVI/2018 ini, diajukan oleh Albertus Magnus Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri. Adapun materi yang diujikan yaitu pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan pasal 4 ayat (4) UU BUMN.

Lalu para pemohon dalam dalilnya menyebutkan bahwa pasal-pasal yang diujikan telah diselewengkan secara normatif dan menyebabkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Persero.

Bahkan di samping itu, pemohon menilai implementasi dari Pasal 4 ayat (4) UU BUMN tersebut juga telah menunjukkan akibat dari penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN lainnya. Ketentuan ini dinilai pemohon telah menghilangkan BUMN dan dapat dikategorikan sebagai privatisasi model baru karena adanya transformasi tersebut tanpa melalui mekanisme APBN dan persetujuan DPR RI. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya