Senin , | WIB

Selasa, 08 Mei 2018 - 08:58:37 WIB
SITA 70 TON BAWANG ILEGAL SATGAS PANGAN POLRI
Ekonomi Bisnis - Dibaca: 186 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijenpost.com

Sesuai mengenai Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menyita bawang merah dan bawang bombai impor ilegal sebanyak 70 ton milik PT. Jakarta Sereal. Bawang-bawang itu dinilai tak sesuai ketentuan.

Menurut Kepala Satgas Pangan Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 105 Tahun 2017 menyebutkan bahwa bawang bombai yang diizinkan masuk ke Indonesia minimal memiliki diameter 5 cm.

"Hal ini sedangkan yang impor ini berukuran 3,5 cm, jadi hampir menyerupai bawah merah," katanya, dalam rilis kasus tersebut, di gudang perusahaan PT Jakarta Sereal, di Jalan Kasuari No. 35 Surabaya, Senin (7/5). Saat itu, ia didampingi oleh Wakapolda Jatim Brigjen Widodo Eko Prihastopo, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, dan Kepala Seksi Tanaman dan Sayur Dinas Pertanian Jatim Indrawati.

Lantas Setyo, yang juga menjabat sebagai Kadiv Humas Polri itu mengatakan jumlah bawang merah dan bonbai yang disita pihaknya mencapai 70 ton. "Sebenernya saat masuk pada bulan April lalu yang masuk ada 114 ton, sedangkan sebagian sudah sempat beredar. Dan dari laporan masyarakat maupun para petani sisanya ini kita amankan," terangnya.

Selanjutnya dalam kasus ini, pihak kepolisian telah mengamankan Dirut PT Jakarta Sereal, dengan dijerat tiga perundangan. Yakni, UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Pangan. "Saat ini kami amankan Dirut. Nantinya juga dikumpulkan saksi-saksi," ujar dia.

Kemudian Setyo mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut mengganggu dan merugikan tata niaga bawang lokal. Terlebih, pihaknya mengantisipasi kenaikan harga komoditas strategis menjelang hari besar keagamaan, terutama puasa dan lebaran.

 

"Lalu kenapa dilarang? Karena harganya jauh lebih murah, sehingga para petani mengeluh. Untuk melindungi petani kami dari Satgas Pangan, di bawah Direskrimsus mengambil tindakan hukum," terang dia. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya