Selasa , | WIB

Rabu, 20 Juni 2018 - 18:54:50 WIB
MENUAI POLEMIK M.IRIAWAN JADI PJ GUBERNUR JABAR,
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 402 kali


Intelijenpost.com

NGABALIN BANDINGKAN ERA SBY

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua umum Paguyuban Pejuang Pers Seluruh Indonesia ( P3SI ) Lahane Aziz mengatakan, seharusnya masalah Undang – Undang tak boleh ditabrak oleh siapapun juga dan tidak bisa dibanding – bandingkan dengan era Presiden masa bertugas saat itu, kalau saat itu sudah salah dan bertentangan dengan UU maka saat ini tidak boleh diulangi lagi karena saat ini rakyat sudah menyadari serta mengerti dan kritis terhadap UU tersebut, ujarnya.

Untuk itu, P3SI minta kepada Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif, agar trafkan benar – benar sesuai isinya sebab UU itu berasal dari Undang – Undang Dasar 1945, jadi Peraturan Pemerintah ( PP ) maupun Kepres adalah lahir dari UUD 1945 tersebut, maka Peraturan Menteri ( PM ) tak dapat menabrak UU apabila hal ini terjadi sudah jelas Pemerintah ( Presiden ) atau Menteri yang mengangkat atau melantik pejabat tinggi tersebut hal ini cacat hukum, kata Aziz.

Menurut Aziz, kita masih belum jujur dan memaksakan sesuatu walaupun hal ini sudah jelas bertentangan dengan UU, disamping itu karena sesuai unsur kekuasaan, padahal kalau masyarakat yang melanggar UU sudah jelas dihukum, tapi kalau pemerintah yang sengaja menabrak UU dianggap sah – sah saja, kapan UU dan hukum bisa ditrafkan sesuai fungsinya secara merata baik bagi rakyat maupun pemerintah sehingga negara ini mau diarahkan kemana? Tutur Aziz.

Selanjutnya berita yang dilansir Intelijenpost.com mengenai, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin membandingkan pengangkatan Komisaris Jenderal M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat dengan anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai penjabat gubernur di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kemudian Ngabalin mengatakan,  Mayor Jenderal  Tanri Bali Lamo diangkat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008. Padahal, Tanri saat itu menjabat sebagai Asisten Personel Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). "Emang zaman Pak SBY waktu mengangkat Mayjen Tanri Bali beliau sudah pensiun?" kata Ngabalin dalam siaran tertulisnya, Selasa, 19 Juni 2018.

Bahkan selain Tanri, Ngabalin menyebutkan bahwa Mayor Jenderal  Setia Purwaka juga pernah diangkat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Timur berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73/P Tahun 2008 tertanggal 15 Agustus 2008. Padahal, Setia saat itu aktif menjabat sebagai Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo).

Lantas Ngabalin menuturkan sebetulnya enggan menghabiskan waktu untuk mengomentari pernyataan Partai Demokrat soal pengangkatan M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sebab, ia memastikan bahwa pemerintah tidak mungkin membuat satu kebijakan strategis tanpa berdasar pada ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Sementara Ngabalin pun mempertanyakan pelantikan anggota Polri, seperti Inspektur Jenderal Carlo Brix Tewu sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat pada 30 Desember 2016 tidak menjadi polemik seperti pengangkatan Iriawan. "Kenapa enggak ada yang ribut pada saat Irjen Pol Carlo Brix Tewu di Sulbar kemarin, demikian halnya Mayjen TNI Soedarmo Penjabat Gubernur Aceh?" kata dia.

Lalu sebelumnya Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengajukan hak angket menyusul pelantikan Iriawan pada Senin, 18 Juni 2018. "Segera setelah libur Lebaran selesai, kami akan mengajukan angket ke DPR," ujar Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat dihubungi Tempo pada Selasa, 19 Juni 2018.

Hal ini, Ferdinand menuturkan Demokrat mengajukan angket ke DPR karena melihat banyak kejanggalan atas penunjukan M. Iriawan. Selain itu, Ferdinand menganggap pelantikan ini melanggar tiga undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya