Senin , | WIB

Jumat, 22 Juni 2018 - 18:05:02 WIB
SOAL STATUS GANJAR DI KASUS E-KTP RATNA SARUMPAET KEJAR KPK
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 167 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijenpost.com

Sesuai mengenai aktivis Ratna Sarumpaet membawa puluhan warga Jawa Tengah (Jateng) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (22/6). Ratna mengatakan kedatangannya ke KPK untuk menanyakan status Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

"Selanjutnya kedatangan mereka (warga Jateng) kemari sebenarnya hanya ingin meminta kepastian tentang kedudukan kasusnya Ganjar Pranowo. Karena mereka akan berhadapan dengan kotak suara, TPS, di mana ada pak Ganjar," kata Ratna di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, (22/6). Ganjar merupakan salah satu calon gubernur Jateng 2018-2023.

Lantas politikus PDIP itu maju bersama Taj Yasin. Pasangan Ganjar-Taj Yasin akan melawan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah dalam Pilgub Jateng yang digelar 27 Juni 2018. Ratna mengklaim kedatangan dirinya bersama warga Jateng untuk menghilangkan keraguan masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Ia membantah kehadirannya ke KPK membawa kepentingan penantang Ganjar.

Kemudian Ratna mengklaim dirinya bukanlah anggota tim sukses Sudirman Said-Ida. Ia meminta pihak-pihak yang menuding dirinya sebagai tim sukses Sudirman Said-Ida untuk mengecek data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng. "Saya ini tidak tim suksesnya siapa-siapa. Saya datang ke beberapa  diskusi di Jateng. Kepedulian Kak Ratna itu ya kepada masyarakat ya," ujarnya.

Sementara namun, Ratna mengaku tak mendapat jawaban yang pasti dari KPK. Saat melakukan pertemuan dengan Biro Hubungan Masyarakat KPK, Ratna menyebut pegawai lembaga antirasuah itu hanya memberikan jawaban yang normatif. "Karena bukan juru bicaranya, hambatannya tetap enggak bisa memberikan jawaban yang clear di kami. Jadi jawabannya menurut saya normatif," tuturnya.

Menurut Ratna justru menuding KPK mengistimewakan Ganjar dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Ia menyebut lembaga antikorupsi memberikan keleluasaan kepada Ganjar yang tak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan tengah mempersiapkan diri mengikuti Pilgub Jateng.

Mengenai hal ini, Ratna kemudian membandingkan saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang dipanggil penyidik KPK di tengah mengikuti kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. "Yang kami dengar bahwa pak Ganjar dipanggil, namun menawar. Terus saya kan protes juga. Saya bilang, 'Lho, kok waktu Sandi dipaksa-paksa harus on time dan menurut? Kenapa ini seperti ada perlakuan istimewa ya?" kata Ratna.

Menyangkut Ganjar merupakan salah satu mantan anggota DPR yang pernah diperiksa penyidik KPK dalam kasus korupsi e-KTP. Ia sudah diperiksa sejak penyidikan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, hingga mantan Ketua DPR Setya Novanto. Ganjar juga telah beberapa kali bersaksi di persidangan, baik dalam perkara dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Andi Narogong, maupun Setnov.

Lalu terakhir, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu pun disebut Setnov menerima uang sebesar US$500 ribu dari proyek e-KTP.  Namun Ganjar telah membantah beberapa kali, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Ganjar menegaskan bahwa dirinya tak menerima uang dari proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. ( IP – DW )



Berita Lainnya